DPRD Balangan Minta Penanganan Dampak Banjir di Sekitar Bendungan Pitap Dipercepat
Banua Tv, Balangan – DPRD Kabupaten Balangan meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III segera melakukan langkah penanganan terhadap banjir dan kerusakan lahan yang diduga berkaitan dengan pembangunan Bendungan Pitap.
Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Balangan, Hj. Lindawati, dihadiri Wakil Ketua II DPRD Saiful Arif, Ketua Komisi III Hafiz Ansyari, anggota DPRD Syahbudin dan Supianor, Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tamrin, perwakilan Bapperida, Dinas PUPR, Kecamatan Awayan, serta masyarakat terdampak, Senin (29/6/2026).
Dalam pelaksanaannya, pihak BWS Kalimantan III tidak menghadiri rapat meski telah menerima undangan resmi. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD mengingat instansi tersebut memiliki kewenangan terkait persoalan yang disampaikan masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Balangan, Hj. Lindawati, menegaskan lembaganya akan terus mengawal aspirasi warga hingga terdapat kejelasan penanganan dari instansi terkait.
“Kami meminta BWS Kalimantan III segera turun ke lapangan dan menyelesaikan persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Jika tidak ada tindak lanjut, DPRD siap membawa persoalan ini ke kementerian agar masyarakat mendapatkan perhatian yang semestinya,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Balangan, Hafiz Ansyari, menyampaikan bahwa banjir di sejumlah desa di sekitar Bendungan Pitap dinilai semakin berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
Menurutnya, selain menggenangi permukiman, banjir juga menyebabkan lahan pertanian dan perkebunan warga mengalami kerusakan sehingga memengaruhi aktivitas serta mata pencaharian masyarakat.
Hafiz mengatakan DPRD telah beberapa kali berkoordinasi dengan BWS Kalimantan III terkait persoalan tersebut. Namun, hingga kini pihaknya menyebut belum menerima respons maupun langkah penanganan.
“Dampak banjir saat ini semakin parah di beberapa desa. Lahan masyarakat rusak dan aktivitas warga ikut terganggu. Kami sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan pihak BWS Kalimantan III, namun hingga sekarang belum ada tanggapan maupun langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.
Melalui RDPU tersebut, DPRD Kabupaten Balangan meminta BWS Kalimantan III melakukan evaluasi terhadap dampak Bendungan Pitap serta menyusun langkah penanganan untuk mengurangi risiko banjir dan kerusakan lahan yang dikeluhkan masyarakat.
DPRD juga menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut. Apabila dalam waktu dekat belum terdapat tindak lanjut, DPRD menyatakan siap membawa permasalahan itu ke tingkat kementerian sebagai bagian dari upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat terdampak.
