Bappeda Kalsel Matangkan Penetapan Lokus Pokja PKP 2027, Perkuat Sinergi Dukung Program 3 Juta Rumah
Banua Tv,Banjarbaru – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat persiapan penetapan lokasi prioritas (lokus) Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2027 secara daring, Senin (29/6/2026).
Rapat tersebut menjadi langkah awal dalam mempersiapkan penetapan lokasi prioritas kegiatan Pokja PKP sebagai bagian dari penyusunan perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2027 sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Suprapti Tri Astuti, mengatakan pertemuan tersebut memiliki peran strategis dalam menyelaraskan program kerja serta memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan optimal.
“Pertemuan hari ini memiliki nilai yang sangat strategis dalam menyelaraskan program kerja dan komitmen lintas sektor demi tercapainya pembangunan sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2027 yang optimal,” ujarnya.
Menurut Astuti, langkah tersebut menjadi semakin penting karena pemerintah daerah memiliki tanggung jawab mendukung agenda strategis nasional melalui Program 3 Juta Rumah.
Ia menegaskan Kalimantan Selatan harus mampu mengintegrasikan program penyediaan rumah layak huni dan penanganan kawasan permukiman kumuh secara terpadu melalui sinergi dengan pemerintah pusat maupun kolaborasi antarperangkat daerah.
“Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, Kalimantan Selatan harus mampu mengintegrasikan program penyediaan rumah layak huni dan penanganan permukiman kumuh secara vertikal maupun horizontal agar target pembangunan dapat tercapai secara efektif,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Bappeda Kalsel memfokuskan pembahasan pada tiga agenda utama. Pertama, penyusunan Readiness Criteria (RC) atau kriteria kesiapan yang memuat kebutuhan data spesifik dari setiap perangkat daerah dan instansi vertikal sebagai persyaratan pengajuan usulan program oleh pemerintah kabupaten dan kota.
Kedua, sinkronisasi jadwal perencanaan antarinstansi guna memastikan seluruh tahapan penyusunan program Tahun Anggaran 2027 berjalan selaras, terkoordinasi, dan tidak saling berbenturan.
Ketiga, pembaruan data hibah dan bantuan melalui konsolidasi basis data By Name By Address (BNBA) untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat sekaligus menghindari tumpang tindih program.
Astuti menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di Kalimantan Selatan sangat bergantung pada kesiapan data, koordinasi lintas sektor, serta kontribusi aktif seluruh instansi yang tergabung dalam Pokja PKP.
“Kontribusi aktif serta kesiapan data dukung dari seluruh instansi sangat menentukan keberhasilan kita dalam mengawal program nasional ini di Banua. Mari kita manfaatkan forum ini secara optimal untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Melalui rapat persiapan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap penetapan lokasi prioritas Pokja PKP Tahun 2027 dapat berlangsung lebih terarah, berbasis data yang valid, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan.
