334 SMA dan SMK di Kalsel Terapkan Pendidikan Inklusi, Akses Belajar Anak Berkebutuhan Khusus Makin Luas
Banua Tv, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus melalui pengembangan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di jenjang SMA dan SMK. Hingga 2025, sebanyak 334 SMA dan SMK telah ditetapkan sebagai sekolah inklusi, menandai semakin kuatnya komitmen daerah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang setara.
Program tersebut dijalankan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Selatan sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan yang sejalan dengan visi Gubernur Kalimantan Selatan.
Kepala Disdikbud Kalsel, Abdul Rahim, mengatakan pengembangan pendidikan inklusi merupakan wujud keadilan dalam dunia pendidikan sehingga seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan bermutu.
“Pada tahun 2025 terdapat 334 SMA dan SMK yang telah ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, terdiri dari 207 SMA dan 127 SMK,” ujar Abdul Rahim di Banjarbaru, Rabu (17/6/2026).
Selain memperluas jumlah sekolah inklusi, Disdikbud Kalsel juga mencatat sebanyak 304 peserta didik berkebutuhan khusus di jenjang SMK telah memperoleh layanan pendidikan dalam sistem sekolah reguler.
Menurut Abdul Rahim, kebijakan tersebut selaras dengan visi Gubernur Kalimantan Selatan melalui tagline “Bekerja Bersama, Merangkul Semua”, yang menekankan pentingnya pelayanan publik yang inklusif tanpa diskriminasi.
“Sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Selatan melalui tagline ‘Bekerja Bersama, Merangkul Semua’, semangat tersebut sangat relevan dengan pendidikan inklusi. Kami meyakini bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi,” katanya.
Untuk memperkuat implementasi pendidikan inklusi, Disdikbud Kalsel memfokuskan kebijakan pada tiga aspek utama, yaitu perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu layanan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan sekolah.
Program tersebut diwujudkan melalui penambahan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, pemutakhiran data peserta didik berkebutuhan khusus, pelatihan guru, hingga penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan kolaborasi antara sekolah reguler dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai pusat sumber.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap tidak ada lagi anak yang tertinggal dalam memperoleh hak atas pendidikan yang berkualitas, sekaligus memastikan pendidikan inklusi memberikan manfaat nyata bagi perkembangan potensi peserta didik berkebutuhan khusus.
