Evaluasi Kinerja Pemkot Banjarbaru Diperkuat, SKPD Diminta Sajikan Data Faktual dan Terukur
Banua Tv,Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru memperkuat budaya pemerintahan berbasis kinerja melalui pelaksanaan Desk Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025 yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Kegiatan yang dibuka Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, di Aula Gawi Sabarataan ini menjadi forum penting untuk mengukur capaian indikator kinerja setiap urusan pemerintahan sekaligus memastikan seluruh data yang disampaikan mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Menurut Sirajoni, proses evaluasi tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk menilai efektivitas program dan pelayanan yang telah dijalankan pemerintah daerah sepanjang tahun 2025.
“Kita patut bersyukur bahwa proses penyusunan dan pelaporan LPPD tersebut telah dilaksanakan sejak awal Januari 2026 dan berhasil disampaikan tepat waktu pada tanggal 31 Maret 2026 lalu,” ujarnya.
Ia memberikan apresiasi kepada seluruh tim penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan tepat waktu sesuai target nasional.
Dalam pelaksanaan desk evaluasi tersebut, seluruh SKPD didorong untuk menyajikan data yang akurat, valid, dan sesuai kondisi lapangan agar hasil evaluasi benar-benar menggambarkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selain itu, kehadiran Tim Evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dinilai penting sebagai bagian dari proses pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan bahwa EPPD bukan sekadar upaya mengejar nilai atau peringkat, melainkan sarana evaluasi objektif untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan program pembangunan.
Melalui evaluasi ini, berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan akan menjadi bahan perbaikan guna mewujudkan birokrasi yang semakin efektif, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
