Indeks Kualitas Keluarga Banjar Naik Signifikan, Astambul Seberang Jalani Verifikasi TPK2D Kalsel
Banua Tv,Banjar – Peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten Banjar mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui pelaksanaan Penilaian dan Verifikasi Lapangan Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (TPK2D) Tahun 2026 di Desa Astambul Seberang, Kecamatan Astambul.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi berbagai program yang telah dijalankan untuk memperkuat ketahanan keluarga, sekaligus mengukur dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kepala DPPPAKB Provinsi Kalimantan Selatan, Husnul Hatimah, mengungkapkan bahwa Kabupaten Banjar berhasil mencatat peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) yang cukup signifikan.
“Keberhasilan ini dinilai sebagai bukti nyata dari kerja keras TPK2D Kabupaten Banjar yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurut Husnul, nilai IKK Kabupaten Banjar meningkat dari 67,83 menjadi 75. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Banjar dalam kategori Responsif Gender dan Hak Anak.
Dalam proses verifikasi, tim penilai melakukan peninjauan terhadap berbagai aspek pembangunan keluarga, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, perlindungan perempuan dan anak hingga ketahanan sosial masyarakat.
Ia menjelaskan, penilaian peningkatan kualitas keluarga memiliki sejumlah tujuan strategis, di antaranya meningkatkan kualitas keluarga secara umum, mendorong kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak, meningkatkan keterampilan ekonomi produktif perempuan, memperbaiki kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Selain itu, program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan desa dalam mengidentifikasi persoalan keluarga sekaligus merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Husnul menambahkan, penilaian dilakukan berdasarkan 29 indikator yang mencakup lima dimensi utama Indeks Kualitas Keluarga, yaitu legalitas dan struktur keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, serta ketahanan sosial budaya.
“Penghitungan ini menjadi kebutuhan mendasar bagi pemerintah untuk memetakan persoalan di tingkat keluarga sekaligus menyusun kebijakan intervensi yang lebih efektif ke depannya,” lanjutnya.
Ia berharap hasil verifikasi tidak berhenti pada proses penilaian semata, tetapi mampu menjadi dasar pengembangan program yang berkelanjutan.
“Desa yang menjadi lokus penilaian ini diharapkan mampu menjadi desa percontohan (role model) bagi desa-desa lain yang masih membutuhkan intervensi lintas sektor, baik dari SKPD maupun lembaga terkait,” harapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan verifikasi lapangan sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas keluarga dan pembangunan sumber daya manusia di daerah.
