Penyaluran TKD di Kalsel Capai Rp6,68 Triliun, Fiskal Daerah Tetap Terjaga
Banua Tv,Banjarmasin – Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Kalimantan Selatan hingga akhir April 2026 terus menunjukkan progres positif sebagai penopang utama pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo mengatakan realisasi penyaluran TKD telah mencapai Rp6,68 triliun atau sebesar 36,78 persen dari total pagu Rp18,17 triliun.
“Transfer ke Daerah masih menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah, terutama untuk menjaga pelayanan publik, belanja pegawai, pendidikan, hingga pembangunan desa,” kata Catur di Banjarmasin, Jumat (29/5/2026).
Penyaluran TKD masih didominasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4,39 triliun atau 65,71 persen dari total realisasi TKD. Menurut Catur, DAU memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan dasar pemerintahan daerah, khususnya belanja pegawai dan operasional layanan publik.
Dari sisi capaian daerah, Kabupaten Barito Kuala mencatat realisasi tertinggi sebesar 39,17 persen dari pagu, sedangkan Kabupaten Balangan menjadi daerah dengan realisasi terendah sebesar 33,21 persen.
Selain DAU, Dana Bagi Hasil (DBH) juga telah tersalurkan sebesar Rp1,02 triliun atau 24,82 persen. Penyaluran DBH didominasi sektor sumber daya alam minerba yang mencapai Rp843,43 miliar.
Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik telah tersalurkan sebesar Rp1,03 triliun atau 38,48 persen, terutama untuk pembayaran Tunjangan Guru ASN Daerah dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
“Penyaluran DAK Non Fisik menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan pendidikan serta mendukung kesejahteraan tenaga pendidik di daerah,” ucapnya.
Untuk Dana Desa, realisasi penyaluran hingga akhir April 2026 mencapai Rp247,76 miliar atau 46,60 persen dari pagu yang telah disesuaikan sebesar Rp531,65 miliar.
Penyaluran tersebut telah menjangkau 1.690 desa dari total 1.871 desa penerima di Kalimantan Selatan. Tiga kabupaten juga telah memulai penyaluran Dana Desa tahap II kepada 170 desa, yakni Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin.
Catur menegaskan percepatan penyaluran Dana Desa terus didorong agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat, terutama untuk mendukung pembangunan desa dan penguatan ekonomi lokal.
“Kami terus mendorong pemerintah daerah dan desa agar memenuhi persyaratan penyaluran tepat waktu sehingga dana yang tersedia dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
