Di Hadapan Komisi XI DPR RI, Gubernur Muhidin Paparkan Potensi Besar Kalsel
Banua Tv,Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin memaparkan berbagai capaian pembangunan dan potensi strategis daerah saat menerima kunjungan kerja Komisi XI DPR RI di Kalimantan Selatan, Kamis (7/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, H. Muhidin menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi XI DPR RI yang dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berbasis potensi lokal.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang di Bumi Pangeran Antasari kepada rombongan Komisi XI DPR RI. Kunjungan kerja ini sangat berarti bagi Kalsel yang saat ini sedang menjalani visi besar menuju gerbang logistik Kalimantan,” ujar H. Muhidin.
Di hadapan rombongan DPR RI, Gubernur Muhidin juga memaparkan sejumlah prestasi yang berhasil diraih Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sepanjang 2026.
Ia menyebutkan, pada 5 Mei 2026 Kalsel menerima penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah Berprestasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagai terbaik regional Kalimantan dalam kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.
Selain itu, pada 27 April 2026 Kalimantan Selatan juga menjadi satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk lima besar nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berkinerja tinggi.
Menurut Muhidin, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat di Kalimantan Selatan.
“Penghargaan ini adalah buah dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat yang terus berjuang agar anak-anak tumbuh sehat dan keluarga-keluarga lepas dari jerat kemiskinan,” kata H. Muhidin.
Dalam kesempatan itu, Muhidin turut menegaskan posisi strategis Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan. Menurutnya, keunggulan tersebut didukung oleh jalur transportasi darat, sungai, laut, dan udara serta letak geografis yang berada di tengah Pulau Kalimantan.
Dengan jumlah penduduk sekitar 4,3 juta jiwa yang tersebar di 11 kabupaten dan 2 kota, Kalsel dinilai memiliki kondisi ekonomi yang cukup stabil dengan angka kemiskinan dan pengangguran di bawah rata-rata nasional.
“Produksi beras surplus. Sektor CPO, peternakan dan kelautan juga masih terbuka lebar untuk dioptimalkan,” ucapnya.
Meski demikian, Muhidin mengakui kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi tekanan akibat penurunan transfer pusat yang cukup signifikan.
Sebagai daerah penghasil batubara dan CPO, Kalimantan Selatan masih bergantung pada mekanisme dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
Karena itu, Pemprov Kalsel berharap Komisi XI DPR RI dapat turut memperjuangkan kebijakan yang lebih berkeadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam.
“Kami menaruh harapan besar kepada Komisi XI DPR RI, tidak hanya terkait anggaran, tetapi juga untuk bersama-sama merumuskan kebijakan yang berkeadilan bagi daerah-daerah yang menjadi tulang punggung sumber daya alam Indonesia,” pungkasnya.
