TJSLP Kalsel Bertransformasi: Digitalisasi dan Klasterisasi Jadi Kunci Pemerataan
Banua Tv, Banjarbaru – Transformasi besar dalam pengelolaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kalimantan Selatan mulai memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi Kalsel tak hanya merevisi regulasi, tetapi juga menghadirkan pendekatan digital dan kolaboratif guna memastikan program lebih tepat sasaran dan berdampak luas.
Langkah ini mengemuka dalam Rapat Kolaborasi Pemerintahan Daerah dan DPRD yang digelar Bappeda Provinsi Kalsel di Ruang Halid Maksum, Senin (20/4/2026). Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyatukan visi antara pemerintah, legislatif, dan dunia usaha dalam membangun sistem TJSLP yang lebih adaptif.
Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Suprapti Tri Astuti, menegaskan bahwa revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 menjadi fondasi utama transformasi ini.
“Tujuan utama revisi ini adalah untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika kebutuhan pembangunan daerah, menyelaraskan kebijakan pusat, serta memastikan integrasi dengan target pembangunan berkelanjutan atau SDGs,” ujarnya.
Tak hanya regulasi, pendekatan teknis di lapangan juga mengalami perubahan signifikan melalui konsep klasterisasi wilayah.
“Melalui sistem klaster, kita ingin mengubah paradigma dari pembagian wilayah berbasis ring menjadi pembagian tanggung jawab yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Ini membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan kerja sama dalam program berskala besar,” jelasnya.
Tiga klaster utama yang menjadi fokus yakni Saijaan Bersujud, Banua Anam, dan Banjarbakula. Skema ini diharapkan mampu memperluas jangkauan manfaat TJSLP, tidak hanya di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Terobosan penting lainnya adalah peluncuran aplikasi E-OPTIMA TJSLP, yang menjadi tulang punggung digitalisasi pengelolaan program.
“Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur katalog kebutuhan berbasis spasial, sehingga perusahaan dapat mengetahui secara langsung program prioritas daerah yang membutuhkan dukungan. Di sisi lain, pemerintah dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara real-time,” tambahnya.
Digitalisasi ini diyakini akan memperkuat transparansi serta akuntabilitas, sekaligus mempermudah sinkronisasi antara kebutuhan daerah dan kontribusi dunia usaha.
Meski demikian, perhatian terhadap peran kabupaten/kota tetap menjadi fokus dalam pembahasan.
“Memang ada kekhawatiran dari kabupaten/kota bahwa ketika dikoordinasikan oleh provinsi, mereka tidak memiliki peran. Namun kita pastikan bahwa akan ada pembagian tugas dan pelibatan aktif daerah dalam penyusunan program sesuai kebutuhan masing-masing,” ungkapnya.
Lebih jauh, Suprapti menekankan bahwa tujuan utama transformasi ini adalah pemerataan pembangunan.
“Kita berharap TJSLP ini tidak hanya terfokus pada wilayah sekitar perusahaan, tetapi juga dapat menjangkau daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya, sehingga manfaat pembangunan bisa dirasakan secara lebih luas,” katanya.
Wakil Ketua Pansus Ranperda TJSLP DPRD Kalsel, Firman Yusi, juga menegaskan pentingnya peran DPRD dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan dunia usaha pun menjadi kunci utama. Dengan pendekatan baru berbasis digital dan kolaborasi lintas wilayah, implementasi TJSLP di Kalimantan Selatan diharapkan mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.
