LKPJ 2025 Disampaikan, Pemprov Kalsel Ungkap Capaian Positif hingga Tantangan Krusial
Banua Tv, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (25/3/2026).
Penyampaian laporan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, yang mewakili Gubernur Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi yang terjalin dalam proses pembahasan LKPJ.
Menurutnya, secara umum kinerja pembangunan daerah sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif yang tercermin dari berbagai indikator makro.
“Berbagai capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kalimantan Selatan berjalan ke arah yang baik. Namun kami menyadari, di balik setiap angka terdapat harapan masyarakat yang harus terus dijawab melalui kebijakan yang tepat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dari sisi pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan tercatat meningkat menjadi 75,19. Capaian ini mencerminkan perbaikan pada sektor kesehatan, pendidikan, serta daya beli masyarakat, meskipun peningkatan kualitas pendidikan masih menjadi perhatian utama.
Di sektor penanggulangan kemiskinan, persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 3,88 persen. Hasil ini merupakan dampak dari berbagai program intervensi pemerintah, meski masih terdapat kelompok masyarakat yang memerlukan penanganan lanjutan.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan tren positif dengan berada di angka 4,16 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi daerah pun tercatat meningkat dan berada di atas rata-rata nasional, mencerminkan ketahanan ekonomi Kalimantan Selatan.
Tak hanya itu, tingkat ketimpangan yang diukur melalui rasio gini turut mengalami penurunan dari 0,302 menjadi 0,287, menandakan distribusi kesejahteraan yang semakin merata.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan yang perlu mendapat perhatian bersama, di antaranya peningkatan kualitas pendidikan, perluasan kesempatan kerja, penguatan sektor ekonomi non-pertambangan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Rekomendasi yang disampaikan DPRD akan menjadi pedoman penting bagi kami dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan agar lebih tepat sasaran,” kata Syarifuddin.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat, sekaligus sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan sepanjang Tahun Anggaran 2025.
