Banjir Ancam Ribuan Hektare Lahan, Pemprov Kalsel Perkuat Pendataan dan Siapkan Bantuan Petani
Banua Tv, Banjarbaru – Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan sejak akhir 2025 hingga Januari 2026 berdampak signifikan terhadap sektor pertanian.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pun bergerak cepat dengan memperkuat pendataan dan pemantauan lapangan guna memastikan perlindungan bagi petani terdampak sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.
Melalui Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Kalimantan Selatan, inventarisasi dampak banjir dilakukan secara intensif, khususnya pada tanaman pangan dan hortikultura. Langkah ini menjadi dasar penentuan penanganan lanjutan dan penyaluran bantuan bagi petani.
Kepala BPTPH Provinsi Kalimantan Selatan, Lestari Fatria Wahyuni mengatakan seluruh petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) di kabupaten dan kota telah diterjunkan langsung ke lapangan sejak akhir 2025.
“Petugas POPT kami yang ada di seluruh kabupaten dan kota sudah melakukan inventarisasi kejadian banjir sejak akhir tahun 2025 sampai Januari 2026. Pendataan ini penting sebagai dasar penanganan dan bantuan bagi petani yang terdampak,” ujar Lestari, Jumat (23/1/2026).
Berdasarkan hasil pendataan sepanjang 2025, tercatat lebih dari 11.000 hektare lahan pertanian di Kalimantan Selatan terdampak banjir. Dari jumlah tersebut, sekitar 7.000 hektare mengalami puso atau gagal panen, yang berpotensi memengaruhi produksi pangan daerah.
“Untuk tahun 2025, total lahan pertanian yang terdampak banjir mencapai lebih dari 11 ribu hektare, dan yang mengalami puso kurang lebih 7 ribu hektare,” jelasnya.
Memasuki awal 2026, banjir kembali terjadi dan berdampak pada sekitar 1.400 hektare lahan pertanian. Namun, penetapan status puso masih menunggu hasil pemantauan lanjutan karena sebagian tanaman masih berada pada fase tanam awal.
“Untuk tahun 2026, sementara tercatat sekitar 1.400 hektare lebih lahan pertanian terdampak banjir. Untuk status puso masih terus kami pantau karena sebagian tanaman masih berada pada fase tanam, sehingga belum bisa ditetapkan,” ungkap Lestari.
Ia menambahkan, BPTPH terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan serta pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat proses pendataan dan verifikasi lapangan. Koordinasi ini penting agar penanganan dan bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan kehadiran negara di tengah petani terdampak banjir melalui dukungan anggaran dari APBN maupun APBD, sesuai ketentuan yang berlaku dan hasil verifikasi lapangan.
“Pemprov Kalsel akan hadir membantu petani yang terdampak banjir. Bantuan akan disalurkan melalui skema APBN maupun APBD, sesuai dengan ketentuan dan hasil verifikasi data di lapangan,” katanya.
Melalui langkah inventarisasi, pemantauan intensif, serta pendampingan berkelanjutan, Pemprov Kalimantan Selatan berharap dampak banjir terhadap sektor pertanian dapat ditekan. Pemerintah juga mendorong agar petani dapat segera kembali melakukan tanam guna menjaga kesinambungan produksi pangan dan ketahanan pangan daerah.
