Banua Tv, Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam seluruh kebijakan penanganan bencana.
Penegasan tersebut disampaikan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Banjir, Cuaca Ekstrem, dan Tanah Longsor yang digelar secara virtual dari Command Center Pemerintah Provinsi Kalsel, Selasa (30/12/2025).
Dalam arahannya, Gubernur meminta seluruh jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengesampingkan ego sektoral demi respons kebencanaan yang cepat, tepat, dan terpadu.
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto). Ego sektoral antarinstansi harus dibuang demi penanganan yang cepat dan tepat,” tegas Sekda saat membacakan arahan Gubernur.
Gubernur menginstruksikan agar dilakukan evaluasi cepat dan menyeluruh terhadap bencana banjir dan banjir bandang yang terjadi pada 27 Desember 2025. Evaluasi tersebut meliputi kecepatan proses evakuasi, distribusi bantuan logistik, serta memastikan tidak ada warga terdampak yang terisolasi tanpa dukungan.
Selain itu, pemerintah daerah diminta segera memetakan fasilitas umum dan infrastruktur yang rusak maupun terdampak sebagai dasar percepatan pemulihan pascabencana.
“Berdasarkan data sementara, bencana tersebut berdampak pada 8 daerah, yaitu Balangan, Banjar, Tabalong, Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Utara (HSU), Banjarbaru, dan Tanah Laut,” katanya.
Data sementara mencatat sebanyak 16.999 kepala keluarga atau 50.585 jiwa terdampak, dengan 1.166 jiwa terpaksa mengungsi. Selain itu, 7.431 rumah terendam dan 14 rumah mengalami kerusakan. Dampak juga dirasakan pada fasilitas publik, meliputi 33 sekolah, 30 rumah ibadah, 4 fasilitas layanan kesehatan, 20 fasilitas umum, serta 2 pasar.
Gubernur secara khusus memerintahkan daerah yang telah menetapkan status siaga darurat, yakni Banjarbaru, Banjar, HST, HSU, dan Balangan, untuk mengaktifkan posko komando 24 jam dengan kesiapan personel penuh.
“Daerah lainnya diminta tetap siaga dan segera menetapkan status darurat apabila kondisi memburuk. Seluruh peralatan evakuasi seperti perahu karet, tenda pengungsian, dan perlengkapan darurat harus sudah berada di titik rawan guna mempercepat waktu respons,” tuturnya.
Mengacu pada data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), seluruh kepala daerah diwajibkan memantau peringatan dini cuaca setiap jam. Gubernur juga menekankan pengawasan ketat terhadap debit sungai utama, seperti Sungai Barito, Martapura, Riam Kiwa, Balangan, Tabalong, dan Amandit, serta sungai lainnya, mengingat pengalaman banjir besar Kalimantan Selatan pada Januari 2021.
Selain kesiapsiagaan teknis, pemerintah daerah diminta memastikan ketersediaan stok logistik pangan minimal untuk dua minggu ke depan. Dinas Kesehatan juga diperintahkan menyiagakan obat-obatan serta tim medis keliling guna mengantisipasi munculnya penyakit pascabencana, seperti leptospirosis, diare, dan penyakit kulit.
Sebagai penutup, Gubernur menegaskan pentingnya kejelasan informasi kebencanaan kepada masyarakat.
“Seluruh informasi kebencanaan harus disampaikan melalui satu pintu, yakni BPBD, untuk menghindari hoaks,” ujarnya.
