Banua Tv, Balangan – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan, Saiful Arif menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Balangan yang memperketat proses pindah domisili.
Kebijakan itu dinilai penting guna menjaga keadilan dalam penyaluran manfaat pembangunan dan bantuan sosial.
Menurut Saiful, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap program dan bantuan yang diberikan benar-benar menyasar penduduk yang tinggal dan berkontribusi langsung terhadap daerah, bukan sekadar pemilik identitas administratif.
“Kami di DPRD sepakat, setiap program pemerintah harus diprioritaskan bagi warga asli dan penduduk yang benar-benar tinggal serta berkontribusi untuk daerah ini. Jangan sampai ada yang pindah KTP hanya untuk mengejar bantuan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya verifikasi ketat terhadap setiap permohonan pindah domisili, khususnya dari warga luar daerah. Saiful mendorong agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menggandeng aparat desa dan RT untuk memastikan keabsahan data.
“Verifikasi harus lebih dari sekadar cek dokumen. Harus ada pengecekan langsung ke lapangan untuk menghindari penyalahgunaan data,” tegasnya.
Fenomena perpindahan domisili secara tiba-tiba menjelang peluncuran program bantuan juga menjadi sorotan. Saiful menilai hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan berisiko menggagalkan tujuan pembangunan.
“Ini bukan hal baru. Kalau kita lengah, dampaknya bisa serius. Tujuan pembangunan bisa meleset, dan yang dirugikan adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” jelasnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Saiful menyatakan DPRD siap mendorong lahirnya regulasi teknis untuk memperkuat pengawasan, termasuk pelaporan berjenjang dari tingkat desa serta penerapan sistem verifikasi berlapis.
“Kami akan kawal penuh agar pembangunan dan bantuan tepat sasaran, serta tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tak memiliki komitmen terhadap Balangan,” pungkasnya.
