324 Peserta Bahas Ancaman Siber Berbasis AI, Ini yang Didorong BSSN
Banua Tv,Depok – Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) mulai mengubah pola ancaman keamanan siber, dari pemalsuan suara dan wajah hingga eksploitasi kerentanan sistem dalam waktu yang semakin singkat. Kondisi ini mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperkuat koordinasi antarlembaga melalui Cyber Incident Exchange Forum (CIEF) 2026.
Forum Berbagi Informasi Insiden Siber tersebut digelar di BSSN, Depok, Rabu (7/10/2026), dengan mengusung tema “Akselerasi Keamanan Siber Berbasis Inovasi Program dan Kontribusi Nyata”.
Sebanyak 324 peserta mengikuti forum yang berasal dari berbagai unsur pemerintahan dan sektor pembangunan manusia. Peserta terdiri dari 60 orang dari pemerintah pusat, 246 pemerintah daerah, serta 16 peserta dari sektor pembangunan manusia.
Forum tersebut menjadi ruang pertukaran informasi, pengalaman, strategi, dan praktik penanganan insiden siber. Kolaborasi menjadi penting karena ancaman digital yang dihadapi instansi pemerintah kini tidak hanya berkaitan dengan serangan konvensional.
Deputi III Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Sulistyo, mengatakan perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap pola ancaman keamanan siber.
Pemanfaatan AI oleh pihak yang tidak bertanggung jawab turut meningkatkan kompleksitas ancaman, termasuk kampanye spionase siber, deepfake, hingga eksploitasi kerentanan sistem dalam waktu yang lebih singkat.
“Ancaman siber saat ini mengalami pergeseran yang mendasar dengan adanya pemanfaatan AI oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Sulistyo.
Menurutnya, perubahan tersebut menuntut setiap instansi meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam kemampuan deteksi dini, respons insiden, serta koordinasi antarinstansi.
Penguatan regulasi, penggunaan kanal komunikasi resmi, serta pengujian kewaspadaan dan ketahanan siber secara berkelanjutan juga menjadi bagian yang ditekankan dalam menghadapi perubahan ancaman tersebut.
Sulistyo menyebut sekitar 64 persen profesional telah menghadapi serangan rekayasa sosial yang dioptimalkan dengan AI. Angka tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa keamanan siber tidak hanya bergantung pada perangkat teknologi, tetapi juga kemampuan sumber daya manusia mengenali dan merespons ancaman.
Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, menyampaikan bahwa pelaksanaan CIEF merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.
Menurut Danang, peningkatan kesadaran dan kapasitas pemangku kepentingan menjadi semakin penting seiring dengan meluasnya transformasi digital dan semakin kompleksnya ancaman siber.
“Cyber Incident Exchange Forum diselenggarakan sebagai sarana interaktif bagi pemangku kepentingan dan berbagai pihak di sektor pemerintahan dan pembangunan manusia untuk saling bertukar informasi, strategi, dan pengalaman dalam penanganan insiden siber,” jelasnya.
Pertukaran informasi tersebut diharapkan membuat instansi memiliki pemahaman dan langkah penanganan yang lebih selaras ketika menghadapi insiden siber.
Rangkaian CIEF 2026 mencakup penyampaian materi, diskusi panel, serta pembahasan penyelenggaraan persandian dan Pengamanan Teknologi Informasi dan Siber (PTIS) organisasi pemerintah daerah.
Keterlibatan pemerintah daerah menjadi salah satu perhatian dalam forum karena pemanfaatan teknologi digital semakin luas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Melalui koordinasi dan pertukaran pengalaman, kemampuan instansi dalam mendeteksi, merespons, dan memitigasi insiden siber diharapkan dapat semakin terarah.
Pada akhirnya, CIEF 2026 tidak hanya diarahkan pada peningkatan kemampuan teknis. BSSN juga mendorong terbentuknya budaya kewaspadaan dan kolaborasi agar setiap instansi memiliki kesiapan menghadapi perubahan pola ancaman keamanan siber, termasuk yang memanfaatkan AI.
