Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Senin (21/04/2025).
RDP membahas berbagai isu penting dalam sektor pendidikan, dimana agenda utama meliputi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), serta pembangunan sekolah menengah (SMA/SMK/SLB) di seluruh kabupaten/kota di Kaltim.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba menyatakan pihaknya mendukung penuh program pendidikan gratis “Gratispol” yang digagas oleh Gubernur Kaltim.
“Kami akan berkoordinasi dengan Gubernur terkait alokasi anggaran untuk tahun 2025 dan 2026,” ujarnya.
Baba menekankan pentingnya penyelarasan sektor pendidikan, khususnya dalam periode 2025–2026, dengan memperhatikan pemerataan sekolah negeri dan daya tampung yang sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia juga menyoroti kebutuhan untuk membahas pola sekolah swasta, mengingat di Balikpapan, sekolah swasta hanya dapat menampung sekitar 51% dari jumlah lulusan SMP.
Terkait pondok pesantren, Baba menyatakan data yang ada perlu dipadukan dengan kolaborasi bersama Kementerian Agama.
“Pesantren itu kan vertikal, langsung ke Kementerian Agama. Tapi itu tetap masuk di program Gratispol selama itu warga Kaltim,” katanya.
Mengenai pembiayaan program Gratispol, seperti penyediaan seragam gratis, Baba mengungkapkan bahwa anggarannya masih perlu dipastikan kewenangannya.
“Apakah langsung ke dinas masing-masing atau ke sekolah sesuai jumlah siswanya, masih jadi pembahasan Komisi IV,” terangnya.
Ia juga menambahkan, mekanisme teknisnya dapat berjalan tanpa perlu regulasi baru, mengingat SMA dan SMK tidak memerlukan Peraturan Gubernur (Pergub), sementara untuk jenjang S1, S2, dan S3, hal tersebut menjadi kewenangan Biro Kesejahteraan Rakyat.
Meski program Gratispol belum dapat dilaksanakan secara penuh tahun ini, Komisi IV memastikan bahwa pemberian seragam, sepatu, dan tas gratis untuk siswa baru dapat terealisasi. Dengan anggaran sebesar Rp750 miliar yang dialokasikan, program ini akan terus dibahas bersama Pemprov Kaltim.
“Saya akan komunikasikan dulu ke Kadis, biar lebih jelas. Termasuk ke Gubernur soal anggaran. Insya Allah bisa berjalan, meski belum bisa langsung 100 persen. Tahun ini yang kita fasilitasi seragam itu hanya untuk kelas 10 SMA dan SMK. Tahun depan kelas 10 dan 11, dan seterusnya berkelanjutan,” tutupnya.
