Banua Tv, Banjarbaru – Upaya peningkatan kualitas transportasi publik di Kalimantan Selatan semakin digencarkan. Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Perhubungan menyiapkan berbagai program prioritas untuk mendukung konektivitas antardaerah dan mempermudah akses masyarakat, khususnya di wilayah terpencil.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, M. Fitri Hernadi, dalam forum pemaparan program strategis di hadapan Gubernur Muhidin, Pj Sekretaris Daerah, dan para tenaga ahli gubernur, Jumat (4/7/2025).
Salah satu fokus utama, lanjut Fitri, adalah menjalankan janji keempat Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni penyediaan angkutan umum yang menjangkau hingga pelosok desa.
“Selain penyediaan angkutan umum di wilayah perkotaan, kami juga akan memperluas jangkauan hingga ke kawasan pelosok. Kami akan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar keberhasilan Trans Banjarbakula dapat direplikasi di Banua Anam, Saijaan Bersujud, dan daerah lain di Kalsel,” kata Fitri.
Guna mendukung mobilitas di pusat pemerintahan, Dishub juga merencanakan pengoperasian shuttle bus perkantoran yang akan melayani seluruh kompleks perkantoran Pemerintah Provinsi.
“Layanan ini untuk memberikan kemudahan akses tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi, serta terintegrasi dengan layanan Trans Banjarbakula, BRT, dan angkutan kota di Banjarbaru,” jelasnya.
Selain penguatan di sektor angkutan penumpang, Dishub juga fokus menangani persoalan angkutan barang, khususnya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang kerap menjadi penyebab kerusakan jalan.
“Pak Gubernur menginginkan revisi terhadap Perda Nomor 3 agar pengawasan terhadap angkutan berat, tambang, dan sawit bisa dilakukan dengan tegas dan sesuai kewenangan. Kami akan libatkan kepolisian dan pemangku kepentingan lain untuk memperkuat regulasi ini,” ujarnya.
Fitri juga menyebut penindakan terhadap kendaraan ODOL akan dilakukan secara selektif dan sesuai prosedur. Hanya kendaraan dengan izin resmi dan pengawasan ketat yang boleh melintasi jalan umum di Kalsel.
Di sisi lain, meskipun belum semua anggaran tersedia, Dishub tetap mendorong pemenuhan fasilitas keselamatan seperti marka jalan secara bertahap.
“Kami ingin jalanan Kalsel lebih tertib dan aman, bebas dari ODOL, dan mendukung kelancaran mobilitas warga. Semua pihak kami libatkan, mulai dari Dishub kabupaten/kota, Bapenda, hingga Jasa Raharja,” pungkasnya.
Dengan berbagai inovasi dan kolaborasi lintas sektor, Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan optimistis mampu menciptakan sistem transportasi yang merata, modern, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
