Banua Tv, Balangan – Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus menggencarkan inovasi layanan administrasi kependudukan.
Salah satu program andalan yang dijalankan adalah “Direkam di Sekolah, Sweet Seventeen, KTPku Datang”, yang menyasar remaja usia 16 hingga 18 tahun untuk dilakukan perekaman KTP elektronik (KTP-el) langsung di lingkungan sekolah dan pesantren.
Langkah ini merupakan bentuk respon atas masih rendahnya cakupan kepemilikan KTP-el di kalangan pemula. Berdasarkan data tahun 2018, sekitar 4 persen dari total 91.117 jiwa wajib KTP di Balangan belum memiliki KTP-el, yang mayoritas adalah warga berusia 17 tahun atau baru memasuki usia wajib KTP.
“Pelayanan di sekolah dipilih sebagai alternatif terbaik untuk mengatasi cakupan kepemilikan KTP bagi Wajib KTP Pemula yang masih rendah. Untuk itulah kami menghadirkan inovasi ini,” jelas Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Balangan, Mustofa Kusuma, di Balangan, Kamis (3/7/2025).
Ia menyebutkan, program ini bukan sekadar mencetak identitas, tetapi memastikan para remaja mendapatkan hak sipil sejak dini. Mekanisme dimulai dengan pendataan siswa berusia 16 tahun ke atas yang belum melakukan perekaman, lalu tim Disdukcapil dijadwalkan datang ke sekolah untuk proses perekaman.
Selanjutnya, KTP-el akan dicetak dan diserahkan kepada siswa bersangkutan saat genap berusia 17 tahun. Menurut Mustofa, hal ini tidak hanya praktis, tetapi juga mendidik siswa mengenai pentingnya administrasi kependudukan.
Sejak 2023, cakupan layanan juga diperluas ke pondok pesantren sebagai bentuk inklusivitas, mengingat sebagian remaja Balangan tidak melanjutkan ke sekolah formal. Pada 2023, layanan ini menjangkau 20 sekolah/pesantren dengan 513 siswa dan santri terlayani. Sementara pada 2024, jumlah sekolah/pesantren yang terlibat sebanyak 19, dengan peningkatan jumlah peserta menjadi 541 orang.
Disdukcapil Balangan berkomitmen untuk terus memperkuat layanan jemput bola berbasis komunitas ini agar kepemilikan KTP-el semakin merata dan menyentuh semua kalangan, sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang transparan, adil, dan akuntabel.
