Banua Tv, Samarinda – Jembatan Mahakam, yang berdiri kokoh membelah aliran sungai terbesar di Kalimantan Timur, memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial di wilayah ini. Setiap harinya, jembatan ini menjadi urat nadi yang menghubungkan Samarinda dengan daerah-daerah sekitarnya. Namun, ketangguhan struktur jembatan tersebut kembali diuji saat sebuah tongkang bermuatan kayu menabrak bagian pelindung jembatan beberapa waktu lalu. Insiden ini bukanlah yang pertama kalinya.
Subandi, anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, menyebutkan bahwa kejadian tersebut harus dianggap sebagai peringatan serius.
“Kami tidak bisa menganggap ini hal biasa,” ujar Subandi. “Harus ada jaminan bahwa perbaikan dilakukan menyeluruh dan sesuai standar keamanan,” tambahnya.
Insiden tersebut kembali menyoroti pentingnya keberadaan fender, struktur pelindung yang dirancang untuk melindungi jembatan dari benturan kapal dan tongkang yang melintas. Subandi menegaskan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi yang intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, terutama dengan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kalimantan Timur, bahkan hingga ke tingkat pusat, untuk memastikan bahwa perbaikan dan pembangunan fender dilakukan dengan kualitas yang lebih baik.
Meskipun hasil kajian teknis menunjukkan bahwa struktur utama jembatan masih aman, Subandi tetap waspada terhadap potensi ancaman lainnya. Ia pun mengingatkan bahwa pembangunan fender yang kuat dan sesuai dengan standar harus segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Fender yang kuat dan sesuai standar harus segera dibangun agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.
Beruntung, dalam insiden kali ini, perusahaan pemilik tongkang yang menabrak jembatan tidak lepas tangan. Mereka mengakui tanggung jawab dan siap menanggung biaya perbaikan yang diperkirakan mencapai Rp35 miliar. Namun, bagi banyak pihak, nilai tersebut sebanding dengan pentingnya menjaga infrastruktur vital seperti Jembatan Mahakam.
Namun, persoalan anggaran tetap menjadi sorotan. Meski jembatan ini belum memberikan kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena masih dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD tetap berperan aktif dalam pengawasan dan upaya perbaikan.
“Tanggung jawab tetap harus ditegakkan, baik oleh pihak penabrak maupun pemerintah dalam hal regulasi dan pengawasan,” tambah Subandi.
Bagi Subandi, Jembatan Mahakam lebih dari sekadar struktur baja dan aspal. Ia adalah simbol penting dari konektivitas dan denyut nadi masyarakat Kalimantan Timur. Saat insiden sekecil apa pun dapat mengancam fungsinya, maka semua pihak, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, memiliki kewajiban untuk menjaga dan memastikan keberlanjutan operasional jembatan ini.
Komisi III DPRD Kalimantan Timur memastikan bahwa proses perbaikan dan pembangunan fender akan terus dikawal hingga selesai. Karena bagi mereka, menjaga Jembatan Mahakam berarti menjaga keselamatan, ekonomi, dan masa depan Kalimantan Timur.
