Banua Tv, Samarinda – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menyoroti persoalan mendasar yang menghambat kinerja sejumlah perusahaan daerah (Perusda) di wilayah tersebut.
Ia menilai stagnasi kinerja Perusda lebih disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan, bukan semata-mata karena tantangan sektor usaha.
“Kalau orang yang ditunjuk tidak punya kapabilitas, hasilnya bisa ditebak: stagnan,” tegas Sapto.
Politikus Partai Golkar itu menilai, selama ini penunjukan pimpinan Perusda lebih banyak dipengaruhi oleh kedekatan politik dan praktik nepotisme, ketimbang mempertimbangkan kompetensi profesional dan rekam jejak kinerja.
Ia menekankan pentingnya proses seleksi yang transparan dan berbasis meritokrasi.
“Perusda itu instrumen ekonomi, bukan tempat balas budi,” ujarnya.
Sapto juga menyebut sebagian besar Perusda belum mampu berkontribusi secara optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan, tidak sedikit yang justru membebani fiskal daerah akibat penunjukan manajemen yang keliru dan tidak mampu menjalankan fungsi bisnis secara efisien.
“Tanpa langkah nyata, potensi besar kita tak akan pernah terlihat hasilnya. Kuncinya ada pada keberanian untuk berubah,” tambahnya.
Ia pun mendorong Gubernur Kalimantan Timur untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil tindakan konkret dalam menata struktur kepemimpinan Perusda.
Menurutnya, reformasi di tubuh Perusda sangat penting agar lembaga tersebut benar-benar bisa berperan sebagai penggerak ekonomi daerah.
