Banua Tv, Samarinda – Masalah kekurangan gedung sekolah di sejumlah kabupaten dan kota di Kaltim, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri, menjadi perhatian serius Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Satya Adi Saputra.
Menurut Andi Satya, kondisi ini telah menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah, mengingat kebutuhan pendidikan yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk.
Andi Satya mengungkapkan bahwa sejumlah wilayah, khususnya di Samarinda, masih kekurangan fasilitas pendidikan untuk jenjang SMA dan SMK negeri. Ia mencontohkan beberapa kawasan di Samarinda, seperti Samarinda Seberang, Rapak Dalam, dan Samarinda Ilir, yang saat ini hanya memiliki fasilitas pendidikan yang terbatas. Di Samarinda Seberang, misalnya, hanya ada satu sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri yang tersedia, sementara jumlah siswa terus meningkat setiap tahunnya.
“Dengan jumlah siswa yang semakin banyak, kapasitas sekolah yang ada saat ini jelas sudah tidak mencukupi lagi. Maka, kita tidak punya pilihan lain selain membangun sekolah-sekolah baru,” ujar Andi Satya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan sekolah baru menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera diatasi. Masyarakat, terutama di wilayah yang masih minim fasilitas pendidikan, berhak mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik dan merata.
“Jika kita ingin mencetak generasi muda yang berkualitas dan siap bersaing di masa depan, maka kita harus menyediakan sarana pendidikan yang memadai, salah satunya dengan membangun sekolah-sekolah baru yang tersebar di wilayah yang membutuhkan,” lanjutnya.
Namun demikian, Andi Satya juga mengakui bahwa pembangunan sekolah baru di Kaltim menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
Ia menjelaskan bahwa sebelum melakukan pembangunan, pihak pemerintah harus memastikan bahwa lahan yang akan digunakan benar-benar tersedia dan tidak bermasalah secara hukum. Lahan yang digunakan untuk pembangunan sekolah harus memiliki status kepemilikan yang jelas dan tidak ada sengketa, agar tidak menghambat proses pembangunan.
“Kita harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak terkait lainnya untuk memastikan kelancaran proses pembangunan. Masalahnya bukan hanya sekadar membangun, tapi juga memastikan status lahan. Lahan yang akan digunakan harus benar-benar milik Pemprov dan tidak ada masalah hukum di kemudian hari,” kata Andi Satya.
Dalam menghadapi tantangan ini, Andi Satya berharap agar Pemerintah Provinsi Kaltim dapat segera mencari solusi konkret terkait pengadaan lahan untuk pembangunan sekolah baru. Ia menekankan pentingnya percepatan proses pengadaan lahan agar kebutuhan pendidikan di Kaltim bisa segera dipenuhi.
“Kita berharap pemerintah provinsi bisa lebih cepat dalam menangani pengadaan lahan dan mempercepat pembangunan sekolah-sekolah baru, mengingat kebutuhan pendidikan yang terus berkembang di daerah ini,” harapnya.
Andi Satya menegaskan bahwa sektor pendidikan adalah fondasi utama bagi kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai di setiap wilayah. Selain itu, pembangunan sekolah-sekolah baru di wilayah-wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan akan memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan dan meningkatkan kesempatan anak-anak di daerah tersebut untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.
Ke depan, Andi Satya berharap agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat lebih fokus dalam meningkatkan infrastruktur pendidikan, termasuk dalam hal pembangunan sekolah-sekolah baru yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan langkah ini, diharapkan generasi muda Kaltim dapat lebih siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi positif dalam pembangunan daerah dan bangsa.
