Samarinda – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada periode 2025–2029. Hal ini disampaikan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, usai menghadiri rapat terbatas di Istana Presiden, Selasa (21/1/2025).
“Anggaran Rp48,8 triliun tersebut sudah mendapat persetujuan dari Bapak Presiden untuk dialokasikan ke OIKN guna menyelesaikan berbagai proyek yang telah direncanakan,” ungkap Basuki.
Pada tahap kedua pembangunan IKN yang ditargetkan selesai pada 2028, fokus utama adalah menjadikan IKN sebagai ibu kota politik. Proyek prioritas meliputi pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif beserta hunian pendukung. Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk membuka akses menuju Wilayah Perencanaan (WP) 2 serta memelihara fasilitas yang telah dibangun.
“Kompleks legislatif, yudikatif, dan pendukungnya akan menjadi fokus. Selain itu, kami akan mengelola serta memelihara infrastruktur yang diserahkan oleh Kementerian PU dan Kementerian Perumahan,” jelas Basuki.
OIKN juga mengelola program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan total pendanaan Rp60,93 triliun, termasuk pembangunan 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak yang telah memasuki tahap studi kelayakan. Selain itu, terdapat enam proyek KPBU untuk pembangunan jalan sepanjang 138,6 km dan multi utility tunnel di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Proyek KPBU lainnya mencakup pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan investasi tahap kesembilan senilai Rp6,49 triliun untuk hotel, hunian, retail, dan perkantoran. Basuki juga menekankan pentingnya optimalisasi kontribusi sektor swasta dalam mempercepat pembangunan proyek yang telah memasuki tahap groundbreaking.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), turut menegaskan keberlanjutan pembangunan IKN sesuai arahan Presiden. Fokusnya adalah menuntaskan pembangunan kawasan inti pemerintahan dengan konsep ibu kota politik, termasuk fasilitas pemerintahan dan lembaga demokrasi seperti DPR, DPD, dan MPR.
“Pembangunan akan mengikuti tahapan yang telah ditetapkan, dengan berbagai penyesuaian teknis guna memastikan tata pemerintahan yang demokratis dan lengkap,” ujar AHY.
Proyek ini menjadi langkah strategis untuk merealisasikan visi Presiden Prabowo dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern dan berkelanjutan di IKN.
