Samarinda – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/1/2025), dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, pembangunan IKN akan dilanjutkan berdasarkan tahapan yang telah dirancang sebelumnya. Hal ini juga menjadi upaya pemerintah untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat,” ujar AHY dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan.
Pembangunan IKN, jelas AHY, akan difokuskan pada konsep “ibu kota politik” yang mencakup pembangunan fasilitas pemerintahan, termasuk gedung legislatif dan yudikatif. Visi Presiden Prabowo adalah memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi.
“Fokus pembangunan adalah memastikan ketiga fungsi pemerintahan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—dapat berjalan secara optimal. Dengan begitu, berbagai tugas strategis dapat segera dilaksanakan,” tambahnya.
Rapat tersebut juga membahas rencana pendanaan proyek IKN yang mengombinasikan dana dari APBN dan sumber non-APBN melalui kerja sama dengan sektor swasta. Pemerintah berharap keterlibatan swasta dapat mendukung pembangunan secara positif dan terintegrasi.
“Kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha menjadi bagian penting. Kami mengajak sektor swasta untuk berkontribusi secara aktif dalam proyek strategis ini,” jelas AHY.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan Rp89 triliun dari APBN untuk tahap awal pembangunan (2022–2024), mencakup infrastruktur utama seperti jalan tol, hunian, dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu, investasi swasta sebesar Rp58,41 triliun telah digerakkan hingga akhir 2024.
Turut hadir dalam rapat tersebut, sejumlah pejabat tinggi seperti Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Basuki Hadimuljono selaku Kepala Otorita IKN
