Perkuat Sinergi Pengelolaan Hutan, Dishut Kalsel Satukan Empat KPH Sambut Program Prioritas 2026

Banua Tv, Kotabaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kehutanan (Dishut) terus memantapkan langkah dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan hutan. Salah satunya dilakukan melalui kunjungan kerja ke Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sengayam dengan melibatkan empat KPH strategis, yakni KPH Sengayam, KPH Pulau Laut Sebuku, KPH Kusan, dan KPH Cantung.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi dan penguatan koordinasi antar-KPH guna menyelaraskan kebijakan pengelolaan hutan di tingkat tapak dengan program prioritas Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026.
Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut memiliki makna strategis, tidak hanya sebagai forum evaluasi lapangan, tetapi juga momentum mempererat sinergi antar unit pengelola hutan.
“Selain sebagai ajang silaturahmi dan evaluasi lapangan, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi terkait pengamanan kawasan hutan, peningkatan kinerja organisasi, serta penguatan peran KPH sebagai ujung tombak pengelolaan hutan lestari di Kalimantan Selatan,” kata Fathimatuzzahra, Jum’at (23/1/2026).
Dalam arahannya, Fathimatuzzahra menekankan pentingnya menjadikan evaluasi kinerja tahun 2025 sebagai pijakan dalam menyusun perencanaan tahun 2026 yang lebih terukur dan realistis.
Ia mendorong seluruh jajaran untuk meningkatkan ketertiban administrasi, tata kelola kelembagaan, serta efektivitas program yang berdampak langsung bagi masyarakat dan kelestarian hutan.
“Saya ingin seluruh jajaran untuk meningkatkan ketertiban administrasi, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta mengoptimalkan pelaksanaan program strategis yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan kelestarian hutan,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Dishut Kalsel juga melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dengan empat Kepala KPH yang hadir.
Penandatanganan tersebut menjadi bentuk penguatan komitmen, integritas, dan akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan program kehutanan tahun 2026, khususnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang menuntut hasil nyata di lapangan.
Menutup rangkaian kegiatan, Fathimatuzzahra mengajak seluruh ASN, PPPK, serta pegawai pendukung di lingkungan KPH untuk menjaga kekompakan dan semangat kolaborasi dalam menjalankan tugas.
“Semoga, sinergi yang terbangun melalui koordinasi dan penandatanganan kinerja ini dapat menjadi modal utama dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, akuntabel, dan berdaya guna bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” harapnya.
Melalui langkah konsolidatif ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran KPH sebagai garda terdepan dalam menjaga hutan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.


