Pemkab Banjar Siap Tertibkan Pajak Kendaraan Dinas 2026
Banua Tv, Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan komitmennya mendukung gerakan taat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), khususnya terhadap kendaraan dinas yang tercatat sebagai aset daerah.
Langkah itu menyusul adanya data tunggakan kendaraan dinas di Unit Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah (UPPD) Samsat Martapura.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar, Ajidinnor Ridhali menegaskan pihaknya siap melakukan koordinasi dan sinkronisasi data agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara komprehensif.
“Data dari Samsat tahun sebelumnya memang sudah pernah disampaikan kepada kami. Dari data tersebut, terdapat beberapa kendaraan yang masih atas nama SKPD yang sudah beralih kewenangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebagian besar kendaraan dinas di tingkat desa rata-rata sudah dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi dapat digunakan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor munculnya angka tunggakan dalam sistem administrasi.
Ajidinnor juga menekankan bahwa anggaran pembayaran pajak kendaraan melekat pada masing-masing SKPD sebagai pengguna kendaraan.
“Sudah dilakukan sosialisasi pada 2025 kemarin dari Samsat kepada seluruh SKPD, karena anggaran untuk pembayaran pajak berada di masing-masing SKPD,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Banjar akan melakukan validasi serta sinkronisasi data secara berkelanjutan. SKPD didorong segera menyelesaikan kewajiban pajak untuk kendaraan yang masih aktif, sementara kendaraan rusak berat atau tidak lagi operasional akan diproses penghapusan asetnya sesuai prosedur.
Menurut Ajidinnor, tertib administrasi dan kepatuhan pajak merupakan bagian penting dari penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Selain itu, kepatuhan tersebut juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah melalui skema opsen pajak yang hasilnya kembali untuk pembangunan di Kabupaten Banjar.
