Pemkab Banjar Matangkan Arah Pembangunan 2027, Forum Lintas SKPD Jadi Penentu Prioritas Program
Banua Tv, Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar mulai merencanakan pembangunan untuk tahun 2027. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (PPE) menggelar rapat persiapan Forum Lintas SKPD, di Aula Bauntung Bappedalitbang, Senin (2/3/2026) pagi
Rapat ini tidak sekadar menjadi tahapan administratif. Forum tersebut menjadi momentum penting untuk menajamkan sekaligus menyelaraskan program prioritas hasil Musrenbang dengan rencana teknis masing-masing perangkat daerah, agar arah pembangunan 2027 lebih terukur, terpadu, dan realistis di tengah tantangan fiskal.
Kegiatan dibuka Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Hanafi mewakili Kepala Bappedalitbang, didampingi Kepala Bidang PPE Mujahid serta dihadiri jajaran pejabat struktural internal.
Hanafi menegaskan bahwa forum lintas SKPD merupakan ruang konsolidasi kebijakan, bukan sekadar agenda rutin. Melalui forum itu, usulan masyarakat yang muncul dari Musrenbang akan dipilah, diuji kelayakannya, kemudian diterjemahkan menjadi program yang selaras dengan kemampuan keuangan daerah.
βForum ini memastikan setiap usulan masyarakat tidak berhenti sebagai daftar keinginan, tetapi menjadi program realistis yang terukur dan selaras dengan kapasitas fiskal daerah,β tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya ketepatan administrasi serta percepatan tindak lanjut hasil forum sebelumnya agar proses penyusunan dokumen perencanaan tidak mengalami keterlambatan.
Sementara itu, Kabid PPE Bappedalitbang Kabupaten Banjar Mujahid memaparkan bahwa tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 diawali dengan evaluasi hasil forum SKPD dan verifikasi perangkat daerah. Sejumlah kegiatan telah disepakati, sementara sebagian lainnya masih berstatus hold menunggu penyesuaian anggaran serta sinkronisasi lintas sektor.
Seluruh SKPD juga diminta segera melengkapi berita acara forum serta menginput hasil pembahasan ke dalam aplikasi perencanaan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD.
Namun, tantangan terbesar dalam penyusunan RKPD 2027 terletak pada kondisi fiskal. Penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 20 persen pada akhir 2026 diperkirakan berdampak langsung terhadap pagu anggaran tahun 2027, sehingga penentuan skala prioritas harus dilakukan secara cermat.
Beberapa perangkat daerah bahkan memiliki rancangan awal program yang lebih besar dibandingkan DPA 2026. Oleh karena itu, penyusunan RKPD harus mempertimbangkan tren penurunan APBD di sejumlah daerah agar tetap rasional dan adaptif.
βPerencanaan harus berbasis realita fiskal. Kita tidak boleh menyusun program di luar kemampuan keuangan daerah,β ujar Mujahid.
Forum lintas SKPD yang mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ini juga membahas lima prioritas utama RKPD 2027 yang selaras dengan misi RPJMD Kabupaten Banjar, yakni penguatan sumber daya manusia, akselerasi produktivitas ekonomi, pembangunan infrastruktur, peningkatan ketangguhan bencana, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Selain program strategis jangka menengah, sejumlah program quick win juga menjadi perhatian. Di antaranya pelaksanaan car free day sebagai ruang publik sehat dan produktif, percepatan pembentukan posyandu di seluruh desa, perluasan layanan feeder transportasi, hingga rencana pembangunan sekolah rakyat dan rumah sakit tipe D.
Program-program tersebut dirancang agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam waktu relatif cepat.
Melalui forum ini, setiap perangkat daerah diharapkan mampu mengintegrasikan usulan Musrenbang dengan kebijakan strategis daerah secara komprehensif. RKPD 2027 pun ditargetkan tidak sekadar menjadi dokumen formal tahunan, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif, terarah, dan responsif terhadap tantangan daerah.
Dengan fondasi perencanaan yang matang dan realistis, Kabupaten Banjar berharap mampu menjaga kesinambungan pembangunan meski di tengah dinamika fiskal yang semakin menantang.
