Banua Tv, Banjar – Bupati Banjar Saidi Mansyur mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan, Rabu (23/7/2025) siang.
Rakor tersebut digelar serentak untuk seluruh pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan, dengan agenda utama membahas langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan korupsi, khususnya pada sektor perencanaan dan penganggaran keuangan daerah.
Di Kabupaten Banjar, kegiatan terpusat di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Banjar lantai 2. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Banjar Agus Maulana beserta jajaran anggota dewan, Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, Inspektorat, serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, dalam paparannya menegaskan bahwa forum koordinasi ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi dimaksudkan sebagai forum evaluatif dan solutif terhadap pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang bersih dan akuntabel.
“Kami ingin menunjukkan wajah sebenarnya dari proses perencanaan dan penganggaran di Provinsi Kalsel, bukan hanya soal format, tapi soal potensi risiko korupsi yang harus kita cegah bersama,” ujar Ely.
Ia menyampaikan bahwa saat ini KPK tidak hanya menunggu laporan atau temuan dari pemerintah daerah, melainkan aktif melakukan mitigasi sejak tahap awal, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa.
Menurut Ely, hampir 90 persen potensi kerugian negara terjadi pada proses perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu, sektor ini menjadi fokus utama dalam strategi pencegahan korupsi yang diterapkan KPK.
Lebih lanjut, KPK juga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga, baik internal pemerintah daerah maupun dengan lembaga pengawasan eksternal, dalam mewujudkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang transparan dan akuntabel.
“Jika perencanaan sudah tepat, maka potensi korupsi bisa ditekan secara signifikan,” pungkas Ely.
Pemerintah Kabupaten Banjar menyambut baik pelaksanaan rakor ini sebagai upaya memperkuat integritas birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Dengan komitmen bersama, diharapkan tercipta sistem yang mampu mencegah praktik penyimpangan sejak dini.
