Banua Tv, Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banjarmasin menggelar kegiatan Evaluasi Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan BPJS di wilayah Kabupaten Banjar, Kamis (17/7) pagi.
Kegiatan berlangsung di Aula Bappedalitbang dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, HM Hilman.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan sektor kesehatan se-Kabupaten Banjar. Evaluasi ini bertujuan memperkuat sinergi antar lembaga dalam menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan kepada masyarakat.
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banjarmasin, Asmar, dalam laporannya memaparkan bahwa hingga saat ini terdapat 44 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang telah menjalin kemitraan dengan BPJS Kesehatan di wilayah Kabupaten Banjar. Rinciannya terdiri dari 24 Puskesmas (42%), 11 TPMD, 5 Klinik Pratama, dan 4 TPMDG.
Lebih lanjut, Asmar juga menyoroti capaian positif dalam transformasi digital pelayanan kesehatan. Sebanyak 46 FKTP telah menerapkan sistem antrean online, dengan 40 di antaranya menyediakan layanan pendaftaran antrean melalui aplikasi Mobile JKN.
“Transformasi digital ini memungkinkan peserta JKN melakukan pendaftaran dan antrean secara lebih praktis. Ini tidak hanya mengurangi kepadatan di fasilitas kesehatan, tetapi juga meningkatkan efisiensi pelayanan,” jelas Asmar.
Sekda Banjar HM Hilman menyambut baik pelaksanaan evaluasi ini. Ia menyebutkan bahwa forum tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan akses pelayanan kesehatan yang merata dan terstandar bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan, termasuk melalui sistem digital yang efisien dan mudah diakses,” ujar Hilman.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar untuk terus mendukung penguatan layanan kesehatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.
Kegiatan evaluasi ditutup dengan diskusi dan pemetaan rekomendasi bersama antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan para pengelola fasilitas kesehatan. Hasil dari forum ini diharapkan menjadi dasar perbaikan sistem layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Banjar ke depan.
