Pemkab Balangan Apresiasi Respons Cepat BWS Kalimantan III dalam Penanganan Banjir
Banua Tv, Balangan – Pemerintah Kabupaten Balangan menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Balai Wilayah Sungai Kalimantan III dalam mendukung percepatan penanganan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Balangan.
Apresiasi tersebut disampaikan setelah adanya koordinasi intensif antara jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan dengan pihak BWS Kalimantan III di Banjarmasin. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal dalam menyinkronkan penanganan berbagai persoalan infrastruktur air yang selama ini dinilai menjadi salah satu penyebab banjir di kawasan permukiman warga.
Pertemuan lintas sektor itu melibatkan sejumlah perangkat daerah, mulai dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Balangan, Dinas Pertanian Kabupaten Balangan hingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan. Rombongan diterima langsung oleh Kepala BWS Kalimantan III, Dedi Supriyadi, bersama tim teknis.
Kepala Pelaksana BPBD Balangan, Rahmi mengatakan apresiasi tersebut diberikan atas keterbukaan pihak BWS dalam menerima berbagai masukan dari pemerintah daerah terkait kondisi di lapangan.
“Ada dua konteks besar yang dibahas, yakni penanganan banjir lokal di internal Balangan dan penanganan banjir skala regional lintas Banua Anam,” ujarnya Jumat (13/3/2026).
Ia menambahkan, pihak BWS merespons positif berbagai usulan jangka pendek yang disampaikan pemerintah daerah, termasuk rencana survei lapangan untuk memetakan persoalan teknis secara lebih detail.
“Kami sangat mengapresiasi BWS Kalimantan III. Respon beliau sangat luar biasa, terutama terhadap usulan jangka pendek kami. Hal ini memberikan kepastian bahwa keluhan masyarakat akan segera dipetakan secara teknis melalui survei lapangan dalam waktu dekat,” ujar Rahmi.
Dalam pembahasan tersebut, Pemkab Balangan juga memaparkan sejumlah persoalan yang terjadi di lapangan, salah satunya kondisi banjir yang kerap terjadi di Desa Bihara Hilir dan Pulantan. Wilayah yang sebelumnya tidak termasuk kawasan rawan banjir itu dalam beberapa tahun terakhir sering terendam.
Hal ini diduga berkaitan dengan pembangunan saluran primer irigasi Bendung Pitap yang belum rampung sehingga menghambat aliran air. Dampaknya, permukiman warga kerap terendam, sementara lahan persawahan di sekitarnya justru mengalami kekeringan.
Selain itu, kondisi Bendung Batumandi yang sudah lama tidak berfungsi akibat kerusakan saluran juga menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Infrastruktur lama tersebut direncanakan akan diakuisisi pemerintah daerah untuk kemudian direhabilitasi agar kembali dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya para petani.
Pada pertemuan itu, diskusi juga membahas penanganan banjir dalam skala lebih luas di wilayah Banua Anam. Pemerintah Kabupaten Balangan mengusulkan sejumlah program, di antaranya peningkatan kapasitas Bendung Pitap, normalisasi beberapa titik sungai di daerah aliran sungai Barito, pembangunan embung di wilayah Halong, serta pembangunan kolam retensi di beberapa titik strategis.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, pihak BWS Kalimantan III menyatakan kesiapannya untuk segera menurunkan tim survei ke Kabupaten Balangan guna menghitung kebutuhan teknis penanganan banjir secara detail.
Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah pembangunan sistem drainase di bawah saluran irigasi guna memulihkan aliran air di kawasan Desa Bihara Hilir dan Pulantan.
Untuk rencana aksi jangka pendek, penanganan dampak irigasi Pitap serta rehabilitasi Bendung Batumandi diproyeksikan dapat mulai dikerjakan pada tahun anggaran 2026. Sementara program jangka panjang seperti pembangunan kolam retensi dan normalisasi sungai berskala besar direncanakan mulai dilaksanakan pada 2027.
“Pihak BWS berkomitmen menghitung secara teknis apa saja yang menjadi kebutuhan. Kami berharap sinergi ini memastikan penanganan banjir di Balangan dan Banua Anam pada umumnya berjalan lebih terpadu dan berkelanjutan melalui dukungan anggaran pusat,” tambah Rahmi.
