Banua Tv, Samarinda – Pemerintah provinsi Kalimantan Timur gelar rapat koordinasi strategis bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Fokus utama pertemuan ini adalah mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang berpotensi tidak dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran 2025, serta mencari solusi konkret untuk mengoptimalkan kinerja pelaksanaan program pembangunan daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur memimpin langsung rapat yang turut dihadiri oleh pejabat tinggi di lingkungan Pemprov Kaltim, termasuk Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim.
Sekretaris DPRD Kaltim, Norhayati Usman, hadir sebagai salah satu perwakilan lembaga legislatif, memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan anggaran daerah.
Dalam pembukaannya, Sekda menyoroti rendahnya capaian kinerja fiskal yang hingga saat ini baru mencapai angka sekitar 9 persen.
Angka tersebut dinilai jauh dari ekspektasi, terlebih jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Hal ini mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program di masing-masing OPD.
“Kita perlu tahu secara konkret apa penyebab lambatnya realisasi program. Apakah karena kendala administrasi, teknis pelaksanaan, atau persoalan regulasi. Kita tidak bisa terus bekerja dengan pola lama. Harus ada penyesuaian, termasuk menyesuaikan dengan arah kebijakan efisiensi anggaran yang telah ditetapkan,” ujar Sekda dalam arahannya.
Ia menjelaskan, penyesuaian anggaran melalui kebijakan efisiensi telah dilakukan, termasuk pergeseran anggaran berdasarkan skala prioritas. Kegiatan-kegiatan yang tidak terkena efisiensi seharusnya dapat segera dilaksanakan tanpa harus menunggu proses lebih lanjut, karena keputusan final terkait pergeseran anggaran telah ditetapkan.
“Sudah disampaikan bahwa kegiatan yang tidak terdampak efisiensi bisa langsung dijalankan. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan. Kita bahkan sudah mulai proses pergeseran anggaran tahap kedua yang mencakup gaji pegawai dan komponen belanja konsumsi,” tegasnya.
Rapat juga membahas sejumlah faktor teknis yang menghambat percepatan realisasi kegiatan. Di antaranya adalah peralihan sistem E-Katalog dari versi 5 ke versi 6 yang menyebabkan keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, perubahan regulasi teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, serta adanya himbauan pelaksanaan kegiatan secara internal atau di lingkungan kantor untuk mendukung efisiensi.
Pergeseran kas daerah dan keterlambatan penandatanganan perjanjian kinerja juga menjadi poin perhatian penting. Sekda menyampaikan bahwa perjanjian kinerja tersebut belum ditandatangani karena gubernur menghendaki mekanisme reward and punishment dicantumkan secara eksplisit sebagai bentuk dorongan terhadap peningkatan disiplin dan tanggung jawab kerja.
Tak hanya itu, Sekda juga mengingatkan mengenai pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur yang kini fokus mencermati proporsi belanja publik dibandingkan belanja penunjang.
Ia menekankan pentingnya realokasi anggaran secara bijak agar tidak menimbulkan temuan yang berujung pada catatan negatif terhadap kinerja OPD.
“Belanja penunjang harus lebih kecil dari belanja publik. Jangan sampai yang dibelanjakan justru kegiatan aksesoris yang tidak berdampak langsung pada pelayanan masyarakat. Semua OPD perlu cermat menilai mana kegiatan utama dan mana yang bisa ditunda atau dialihkan,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kaltim, Norhayati Usman, yang turut hadir dalam pertemuan ini menyatakan kesiapan lembaganya dalam mendukung kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran, khususnya di lingkungan Sekretariat DPRD.
Ia menilai forum ini penting sebagai ruang koordinasi untuk memastikan seluruh perangkat daerah bekerja dalam irama yang sama demi keberhasilan pembangunan daerah.
Norhayati juga menambahkan bahwa partisipasi aktif legislatif dalam forum-forum strategis seperti ini merupakan bentuk komitmen lembaga DPRD dalam mendukung akuntabilitas, transparansi, dan sinergi pemerintahan yang lebih kuat dan responsif.
Melalui rapat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas serta memastikan seluruh anggaran dapat terserap secara maksimal. Diharapkan, koordinasi lintas sektor seperti ini mampu menghasilkan solusi konkret dalam mendorong realisasi APBD yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat Kaltim.
