Banua Tv, Kotabaru – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kotabaru menggelar Workshop Penguatan Kapasitas Forum Kecamatan Sehat dan Kelompok Kerja (Pokja) Desa Sehat, di Ruang Rapat Pulau Inspirasi Lantai II Bapperida Kotabaru, Jumat (5/12/2025).
Kegiatan itu menjadi bagian penting dalam percepatan persiapan Kotabaru menghadapi Penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 2027.
Workshop difokuskan pada penguatan kelembagaan forum di tingkat kecamatan hingga desa, yang merupakan salah satu syarat utama dalam proses penilaian KKS.
Kepala Bapperida Kotabaru, Rurien Srihardjanti membuka kegiatan dan menegaskan bahwa Kotabaru wajib mengikuti penilaian KKS 2027, mengingat hingga kini masih menjadi satu-satunya daerah di Kalimantan Selatan yang belum ikut serta.
“Saat ini capaian Open Defecation Free (ODF) Kotabaru berada di angka 79 persen dan tinggal dikejar menjadi 80 persen sebagai syarat utama untuk mengikuti penilaian KKS. Selain itu, kelengkapan data dan kelembagaan forum hingga tingkat desa menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan satu data terpadu lintas sektor sebagai dasar perencanaan pembangunan, terutama untuk memenuhi sembilan tatanan KKS.
Narasumber dari Dinas Kesehatan Kotabaru, Sugianor menyampaikan bahwa hingga akhir 2025 capaian desa ODF di Kotabaru telah mencapai 80 persen dari total desa yang ada.
Secara teknis, capaian tersebut telah memenuhi syarat untuk mengajukan sertifikasi ODF tingkat kabupaten.
Namun, ia menegaskan masih ada syarat lain yang perlu dikejar, yakni pembentukan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Desa Sehat minimal 50 persen.
“Hingga saat ini, pembentukan kelembagaan masih perlu percepatan. Ini menjadi tugas bersama agar target dapat tercapai tepat waktu,” jelasnya.
Sugianor juga menguraikan bahwa penilaian KKS mencakup sembilan tatanan, yang meliputi:
- Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri
- Permukiman dan Fasilitas Umum
- Satuan Pendidikan
- Pasar Sehat
- Perkantoran dan Perindustrian
- Pariwisata Sehat
- Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan
- Perlindungan Sosial
- Penanggulangan Bencana
Seluruh tatanan tersebut memerlukan kerja sama lintas sektor agar bisa terpenuhi secara optimal.
Ketua Forum Kabupaten Kota Sehat (FKKS) Kotabaru, yang diwakili Kamaruz Zaman, menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan Kotabaru dapat masuk terlebih dahulu dalam sistem penilaian resmi KKS, bukan sekadar mengejar penghargaan.
Dari total 22 kecamatan dan lebih dari 200 desa, baru sebagian yang memiliki forum dan pokja. Padahal syarat minimal penilaian adalah pembentukan lembaga tersebut setidaknya 50 persen.
“Kondisi geografis Kotabaru yang sangat luas menjadi tantangan tersendiri. Namun dengan kolaborasi semua pihak, kami optimistis target ini bisa tercapai,” ujarnya.
Workshop kali ini diikuti oleh perwakilan Kecamatan Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Kepulauan, Pulau Laut Barat, dan Tanjung Selayar, serta perwakilan sejumlah SKPD seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPKAD, Dinas Kominfo, Dinas PUPR, Badan Kesbangpol, puskesmas, serta perangkat kecamatan dan desa.
Kegiatan merupakan regional keempat dari rangkaian pembinaan kapasitas forum yang telah digelar sebelumnya. Melalui workshop ini, Bapperida menargetkan seluruh kecamatan dapat segera membentuk Forum Kecamatan Sehat, diikuti Pokja Desa Sehat, serta menyusun dokumen sembilan tatanan KKS untuk periode 2025–2026.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berharap seluruh tahapan persiapan menuju Penilaian Kabupaten/Kota Sehat 2027 dapat berjalan lebih sistematis, terukur, dan terintegrasi lintas sektor.
Upaya ini menjadi momentum penting bagi Kotabaru untuk mengejar ketertinggalan dan memperkuat fondasi pembangunan daerah berbasis kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
