Banua Tv, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana seiring masuknya musim penghujan.
Melalui Dinas Sosial, berbagai langkah penanganan dilakukan, mulai dari pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) hingga penguatan kembali lumbung-lumbung sosial di seluruh Kabupaten/Kota.
Plh. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Achmadi menyebut langkah tersebut sangat relevan dilakukan pada masa peralihan cuaca saat ini.
“KSB ini tepat sekali kita lakukan untuk membentuk Kampung Siaga Bencana, karena kita sudah melewati musim kemarau dan akan memasuki musim penghujan,” kata Achmadi di Banjarmasin, Senin (24/11/2025).
Achmadi menjelaskan, sebagian besar wilayah Kalsel kini berada pada masa pancaroba. Berdasarkan informasi BMKG, musim hujan diperkirakan berlangsung pada Desember hingga Januari. Karena itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial bersama Pemprov Kalsel terus memperkuat titik-titik kesiapsiagaan di daerah.
Selain KSB, Dinsos juga melakukan pemetaan dan pendataan kondisi lumbung-lumbung sosial, terutama yang stok logistiknya mulai menipis.
“Lumbung-lumbung sosial yang kosong akan segera kita isi melalui Kementerian Sosial. Komunikasi sudah kami lakukan, tinggal menunggu laporan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota,” ucapnya.
Menurut Achmadi, pengisian logistik dilakukan melalui skema kolaboratif antara APBN dan APBD supaya bantuan tidak tumpang tindih.
“Bantuannya berbeda. Yang tidak ada di APBD, ada di APBN. Kita saling mengisi agar bantuan tidak overlap, tidak double,” jelasnya.
Ia juga memastikan bahwa personel, peralatan, dan logistik untuk menghadapi potensi bencana sudah disiapkan secara maksimal.
“Secara prinsip kami siap. Semua peralatan, personil, hingga bahan logistik juga siap. Karena bencana datang tanpa bisa diprediksi,” tegasnya.
Penguatan suplai logistik dilakukan pada dua titik utama: lumbung sosial di Desa/Kecamatan serta gudang logistik di Dinas Sosial Provinsi.
“Apabila stok berkurang tentu akan kami isi. Yang penting Dinas Sosial Kabupaten/Kota rutin menyampaikan laporan penggunaan barang dan pertanggungjawaban,” tambahnya.
Achmadi juga mengingatkan bahwa ada beberapa kegiatan penanganan bencana yang tetap menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota melalui anggaran masing-masing.
“Ada kegiatan yang memang menjadi tanggung jawab mereka melalui APBD Kabupaten, berbeda dengan yang kami siapkan di Provinsi maupun di pusat,” tutupnya.
