Banua Tv, Banjarbaru – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan, Suprapti Tri Astuti, mengungkapkan bahwa pembangunan di Kalsel sepanjang tahun 2025 terus menunjukkan progres positif.
Menurutnya, sejumlah indikator strategis membuktikan arah pembangunan daerah sudah sesuai dengan visi Gubernur untuk menjadikan Kalsel provinsi yang maju, mandiri, dan terdepan. Hal itu disampaikan saat ditemui di Banjarbaru, Senin (8/12/2025).
Suprapti menyampaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel tercatat meningkat menjadi 75,19 pada tahun 2024, dari 74,66 pada tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dinilai mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang semakin membaik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hingga standar hidup masyarakat.
“IPM yang meningkat ini menunjukkan kualitas SDM kita sudah lumayan naik. Dari IPM itulah kita bisa melihat bagaimana kualitas pendidikan dan perkembangan pembangunan manusia di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Selain peningkatan IPM, penurunan angka kemiskinan juga menjadi capaian penting. Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan berada pada angka 3,84 persen atau turun dibanding September 2024 yang mencapai 4,02 persen. Suprapti menyebut tren penurunan ini tak lepas dari intervensi sosial yang dilakukan pemerintah.
“Penurunan kemiskinan ini menunjukkan intervensi kita terhadap persoalan sosial semakin baik. Dari 4,02 persen turun menjadi 3,84 persen, ini capaian yang cukup signifikan,” jelasnya.
Di sektor ekonomi, Suprapti menjelaskan pertumbuhan ekonomi Kalsel pada triwulan III tahun 2025 mencapai 5,19 persen. Angka tersebut termasuk tinggi secara nasional dan memperlihatkan daya tahan ekonomi daerah terhadap kondisi global.
“Pertumbuhan 5,19 persen ini menggambarkan ketahanan ekonomi global kita di daerah. Kita tidak terlalu terpengaruh kondisi ekonomi nasional maupun dunia,” tambahnya.
Namun, ia mengingatkan adanya tantangan berupa penurunan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,1 triliun pada tahun berjalan. Kondisi ini dianggap memberi dampak terhadap intervensi pembangunan pada sektor-sektor prioritas, terutama sosial.
“TKD kita turun cukup besar, ini tantangan karena intervensi kemiskinan, stunting, dan program sosial lainnya sangat terkait dengan anggaran,” katanya.
Untuk itu, pemerintah provinsi akan memfokuskan anggaran pada program yang mendukung visi-misi Gubernur, termasuk penguatan SDM dan percepatan penurunan kemiskinan.
“Program yang mendukung visi-misi Gubernur akan kita prioritaskan. Intervensi untuk penurunan kemiskinan, peningkatan IPM, dan penguatan SDM tetap menjadi fokus anggaran,” tegasnya.
Suprapti juga menilai pembangunan infrastruktur turut menjadi kunci keberhasilan pembangunan manusia dan pemerataan layanan publik.
Ia menyebut peningkatan konektivitas antarwilayah hingga pembangunan jalur penghubung akan memperluas akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.
“Konektivitas antar daerah harus terus ditingkatkan. Jalan yang mantap akan mempermudah akses anak ke sekolah, memudahkan masyarakat menuju fasilitas kesehatan, dan menggerakkan roda ekonomi,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pembangunan jalan lintas di kawasan Banua Anam serta proyek Jembatan Pulau Laut yang diharapkan mampu memperkuat kawasan ekonomi strategis di wilayah selatan.
“Pembangunan jalan lintas dan Jembatan Pulau Laut ini akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat, baik di Kotabaru maupun di Kalimantan Selatan secara umum,” jelasnya.
Menurut Suprapti, capaian sepanjang 2025 menjadi landasan optimisme dalam percepatan pembangunan jangka menengah. Ia memastikan arah pembangunan yang ditempuh saat ini sudah berada pada jalur yang tepat, mulai dari peningkatan IPM, pemulihan ekonomi, hingga penurunan angka kemiskinan.
