Instalasi Farmasi Kalsel Jadi Garda Terdepan Jamin Ketersediaan Obat TB, HIV, hingga Imunisasi
Banua Tv, Banjarbaru – UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memegang peran krusial dalam menjamin ketersediaan obat program prioritas kesehatan di seluruh kabupaten dan kota.
Melalui pengelolaan logistik yang terencana dan terintegrasi secara digital, distribusi obat dinilai semakin efektif untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
Plt Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinkes Kalsel, Efrin Pujianti mengatakan instalasi farmasi provinsi mengelola seluruh obat program yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
“Kalau obat program yang ada di instalasi farmasi, semua jenis obat program ada, mulai dari TB, HIV, malaria yang jumlahnya paling banyak, kemudian ada obat diare, obat gizi untuk penanganan stunting, obat KIA, serta obat pelayanan kesehatan dasar yang kami siapkan sebagai buffer stock provinsi,” ujarnya di Banjarbaru, Senin (26/1/2026).
Menurut Efrin, keberadaan buffer stock provinsi menjadi elemen penting dalam menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan, terutama saat kabupaten dan kota mengalami kekurangan stok obat.
“Jika teman-teman kabupaten kota kekurangan obat, maka bisa menggunakan buffer stock provinsi yang ada di instalasi farmasi,” jelasnya.
Ia menyebutkan, obat Tuberkulosis (TB) dan imunisasi menjadi jenis obat program yang paling banyak didistribusikan, seiring masih tingginya kasus di lapangan. Selain itu, distribusi obat HIV juga tergolong cukup besar.
“Kalau obat program biasanya kita lihat dari kasus yang ada. Kasus TB masih cukup banyak, kemudian imunisasi juga yang paling banyak. Termasuk juga HIV, itu lumayan banyak kita distribusikan ke kabupaten dan kota,” katanya.
Dalam mekanisme distribusi, Instalasi Farmasi Provinsi Kalsel hanya melakukan penyaluran obat hingga ke instalasi farmasi kabupaten dan kota. Hal tersebut dilakukan karena status obat yang merupakan hibah dari kementerian maupun pemerintah provinsi.
“Kami dropping obat hanya ke instalasi farmasi kabupaten/kota saja. Nantinya instalasi farmasi kabupaten kota yang akan mendistribusikan ke puskesmas-puskesmas atau ke layanan kesehatan lainnya,” terang Efrin.
Meski demikian, untuk jenis obat tertentu, distribusi juga dapat melibatkan sektor swasta yang bekerja sama dengan dinas kesehatan di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
Untuk memastikan ketersediaan dan akurasi data logistik, Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel memanfaatkan Aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik) yang terintegrasi hingga tahun 2025.
“Yang terintegrasi saat ini di aplikasi SMILE antara lain obat TB, baik TBSO maupun TBRO, kemudian HIV, malaria, rabies, imunisasi, dan terakhir juga masuk program CKG untuk pemantauan logistiknya,” jelasnya.
Efrin menegaskan, pemanfaatan aplikasi SMILE memberikan kemudahan dalam memantau stok obat hingga ke fasilitas layanan kesehatan paling bawah, yakni puskesmas.
“Aplikasi ini membantu kita untuk pemantauan obat sampai ke layanan paling bawah. Kalau dulu kita masih menggunakan WA atau telepon untuk mengetahui stok, sekarang kita bisa melihat langsung kondisi ketersediaan obat di daerah melalui aplikasi,” pungkasnya.
Dengan sistem logistik yang semakin terintegrasi dan berbasis digital, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan optimistis distribusi obat program dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan merata, sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalsel.
