Banua Tv, Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, secara resmi melepas keberangkatan Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2025 dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Rabu (6/8/2025).
Kegiatan ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut dalam rangka pendistribusian uang rupiah layak edar ke wilayah-wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T) di Indonesia.
Gubernur Muhidin menekankan bahwa misi pendistribusian uang bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut aspek kedaulatan bangsa.
“Peredaran uang rupiah yang berkualitas di pulau-pulau negeri bukan hanya soal fungsi ekonomi, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara. Rupiah bukan sekadar alat tukar, tetapi juga simbol identitas dan kebanggaan kita sebagai bangsa,” tegasnya.
Gubernur menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kalimantan Selatan sebagai lokasi pelaksanaan misi strategis nasional ini. Ia menilai, ekspedisi ini sangat penting bagi Kalsel, yang memiliki banyak wilayah pesisir dan kepulauan dengan tantangan geografis tersendiri.
“Ekspedisi ini memastikan bahwa masyarakat di wilayah kepulauan juga mendapatkan hak yang sama atas layanan keuangan, termasuk akses pada digitalisasi sistem pembayaran,” ungkapnya.
Dalam ekspedisi ini, turut dikenalkan program “QRIS untuk Negeri”, yang bertujuan mendorong inklusi digital di daerah terpencil, terutama bagi pelaku UMKM. Gubernur Muhidin berharap pelaku usaha di pulau-pulau juga dapat menikmati manfaat transformasi digital, sebagaimana yang sudah dirasakan oleh UMKM di wilayah perkotaan.
“Kami menyatakan komitmen penuh mendukung kegiatan ini, baik dari sisi koordinasi, fasilitas lapangan, maupun pelibatan masyarakat. Harapan kami, ekspedisi ini bisa terus dilanjutkan dan menjangkau lebih banyak wilayah,” ujar Gubernur.
Namun demikian, Gubernur juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur digital, seperti jaringan komunikasi dan internet, agar digitalisasi sistem pembayaran dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat setempat. Ia meminta dukungan dari berbagai pihak, termasuk operator telekomunikasi, untuk memastikan konektivitas di wilayah 3T.
“Kalau digitalisasi diperkenalkan tapi tidak bisa digunakan karena jaringan tidak ada, itu percuma. Kita harus pastikan sistem ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sana,” katanya dengan tegas.
