Disdikbud Kalsel Perkuat Tata Kelola BOSDA 2026, Sekolah Swasta Diingatkan Jaga Integritas
Banua Tv, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terus memperkuat tata kelola pendidikan dengan memastikan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) berjalan profesional, transparan, dan tepat sasaran.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Asistensi dan Sinkronisasi Perencanaan serta Pemanfaatan Dana BOSDA bagi SMA, SMK, dan SLB Swasta Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar di salah satu hotel di Banjarmasin ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan pendidikan, khususnya sekolah swasta, agar dana hibah daerah benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.
Kepala Disdikbud Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra menegaskan bahwa BOSDA bukan sekadar bantuan finansial, melainkan instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Banua. Karena itu, integritas dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam pengelolaannya.
“Perlu saya tegaskan bahwa meskipun dana BOSDA diberikan kepada sekolah swasta dalam bentuk hibah, dana ini tetap merupakan uang negara yang pengelolaannya wajib dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel,” tegas Tantri, Senin (19/1/2026).
Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
Menurutnya, RKAS tidak boleh dipandang hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai fondasi strategis dalam penyelenggaraan pendidikan.
“RKAS bukan sekadar dokumen administratif, melainkan peta jalan sekolah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas, relevan dengan kebutuhan peserta didik, dan selaras dengan kebijakan pemerintah daerah,” tambahnya.
Kegiatan yang berlangsung pada 18 hingga 20 Januari 2026 ini juga difokuskan pada sinkronisasi data Dapodik sebagai dasar penetapan alokasi dana BOSDA.
Melalui asistensi tersebut, sekolah diminta menyiapkan dokumen pendukung, mulai dari proposal usulan BOSDA tahun 2026 dan 2027, hingga laporan keuangan tahun sebelumnya, guna memastikan proses verifikasi berjalan akurat dan akuntabel.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap, melalui pengelolaan BOSDA yang tertib dan terarah, sekolah swasta dapat terus berperan sebagai lokomotif perubahan dalam dunia pendidikan.
Dukungan ini diharapkan mampu melahirkan generasi Banua yang unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia, sejalan dengan visi pembangunan daerah di sektor pendidikan.
