Banua Tv, Kotabaru – Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPAPPKB) menggelar Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (PK2D) Tahun 2025, Rabu (16/7/2025).
Kegiatan berlangsung di Ruang Kolaborasi Lantai III Bapperida Kotabaru, dan diikuti oleh berbagai lintas sektor, instansi pemerintah, serta tokoh masyarakat terkait.
Desa Sampanahan, Kecamatan Sampanahan, resmi ditetapkan sebagai salah satu lokus penilaian PK2D Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Penunjukan ini berdasarkan kondisi Indeks Kualitas Keluarga (IKK) di desa tersebut yang masih di bawah standar rata-rata provinsi.
Penetapan ini menjadi pijakan penting dalam mengintegrasikan berbagai upaya peningkatan kualitas hidup keluarga sebagai fondasi pembangunan sosial.
Ketua TP PKK Kabupaten Kotabaru, Suci Anisa Rusli, yang memimpin langsung jalannya rapat koordinasi, menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap keluarga sebagai unit terkecil dan paling mendasar dalam membangun karakter bangsa.
“Kita ingin keluarga benar-benar menyadari pentingnya lingkungan sehat, pendidikan yang layak, kesehatan yang terjaga, dan ketahanan ekonomi. Ini bukan sekadar agenda rutin, tapi gerakan kolektif membangun peradaban dari rumah,” tegasnya.
Rapat ini juga diisi sambutan resmi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, Eka Saprudin, yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Minggu Basuki, dalam sambutannya disampaikan pelaksanaan PK2D mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 100 Tahun 2019, yang mengedepankan pendekatan partisipatif dan gotong royong.
Adapun sejumlah tantangan yang menjadi perhatian di Desa Sampanahan antara lain:
- Pasangan suami istri yang belum memiliki buku nikah;
- Anak-anak usia 0–17 tahun tanpa akta kelahiran;
- Masalah kesehatan anggota keluarga;
- Anak putus sekolah;
- Kasus pernikahan anak dan kekerasan dalam rumah tangga.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Rakor PK2D 2025 melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Dinas Perkim, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, TP PKK, serta berbagai lembaga desa dan pihak swasta.
Sejumlah program strategis yang akan dijalankan mencakup:
- Pembinaan Posyandu dan penyuluhan kesehatan, termasuk penanganan stunting;
- Pelatihan keterampilan serta pembentukan kelompok ketahanan keluarga;
- Program bedah rumah melalui bantuan Aladin;
- Penguatan ekonomi keluarga lewat UP2K dan pengembangan produk P-IRT;
- Pelayanan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan akta lahir;
- Sosialisasi gizi seimbang serta distribusi bantuan benih ikan dan bibit tanaman.
Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya keluarga yang tangguh, mandiri, dan berkualitas di Kabupaten Kotabaru. Melalui sinergi seluruh elemen, pembangunan keluarga diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor tertentu, tetapi menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan.
Rakor secara resmi dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra mewakili Sekretaris Daerah, dengan ajakan kepada seluruh pihak untuk terus meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam mewujudkan cita-cita pembangunan keluarga yang berkeadilan dan berdaya saing.
