Banua Tv, Banjarbaru – Rapat Koordinasi (Rakoor) Kecamatan se-Kabupaten Banjar digelar di Namira Paradise Garden, Banjarbaru, pada Selasa pagi (22/7/2025).
Kegiatan ini dihadiri Bupati Banjar Saidi Mansyur, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra H. Ikhwansyah, para camat, Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Agus Hidayat, serta perwakilan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Dalam arahannya, Bupati Banjar menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dalam menjalankan program strategis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah program koperasi desa yang dinilai perlu diselaraskan agar implementasinya lebih optimal.
“Program pemerintah daerah harus selaras dengan pemerintah provinsi dan pusat, salah satunya program koperasi desa,” tegas Saidi Mansyur.
Bupati juga memberikan apresiasi kepada camat yang telah berperan aktif dalam percepatan pendirian koperasi desa berbadan hukum.
Ia mendorong para camat untuk terus memberikan masukan terkait pengembangan koperasi serta isu-isu lain di wilayah masing-masing. Selain itu, koordinasi dengan dinas terkait dan bagian Tapem juga ditekankan untuk mempercepat penyelesaian masalah di lapangan.
Ketua Forum Camat Kabupaten Banjar, Ahmad Rabbani, yang juga menjabat sebagai Camat Martapura Barat, menyampaikan bahwa kondisi wilayahnya saat ini dalam keadaan kondusif.
Ia melaporkan bahwa wilayah Martapura Barat telah memiliki puskesmas baru yang berdampak positif terhadap peningkatan layanan kesehatan masyarakat.
“Percepatan penurunan angka stunting menjadi tanggung jawab kita bersama. Dengan adanya puskesmas baru, layanan kesehatan semakin optimal,” ujar Rabbani.
Ia juga menegaskan bahwa kecamatan memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan desa secara administratif, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara pembinaan teknis desa berada di bawah wewenang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Rapat Koordinasi ini menjadi ajang strategis untuk menyamakan visi antara pemerintah kecamatan dan kabupaten dalam memperkuat pelayanan publik serta pembangunan desa yang berkelanjutan dan partisipatif.
