Banua Tv, Kotabaru – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memaparkan hasil evaluasi atas perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Kotabaru tahun 2025. Evaluasi ini disampaikan dalam forum audiensi yang berlangsung di Aula Bamega, Kantor Bupati Kotabaru, Kamis (12/6/2025).
Acara yang dihadiri oleh unsur pimpinan SKPD, auditor BPKP, dan sejumlah kepala unit teknis tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kotabaru, Eka Saprudin, mewakili Bupati. Dalam sambutannya, Sekda menegaskan pentingnya evaluasi sebagai sarana memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Hasil evaluasi ini harus kita jadikan panduan dalam memperbaiki kebijakan, khususnya di lima sektor prioritas pembangunan kita,” ujar Sekda, mengacu pada pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan UMKM.
Ia juga mengingatkan agar isu strategis seperti program makan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan sekolah rakyat menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPJMD, sehingga pembangunan lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala BPKP Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto, membeberkan bahwa dari total anggaran sektor prioritas sebesar Rp1,4 triliun, terdapat potensi ketidakefektifan sebesar Rp764,8 miliar atau 51,5 persen. Selain itu, terdapat Rp42,2 miliar (2,85 persen) anggaran yang dinilai tidak efisien.
BPKP menyoroti lemahnya hubungan antara perencanaan jangka menengah dan pendek, serta kecenderungan indikator kinerja yang hanya menilai dari sisi kuantitas.
“Kami melihat masih banyak indikator yang hanya menghitung jumlah, seperti anak yang bersekolah, tanpa mengukur kualitas pendidikan itu sendiri,” ungkap perwakilan BPKP.
Evaluasi juga menemukan ketidaksesuaian antara nama program dan realisasi di lapangan. Contohnya, program penanggulangan stunting masih didominasi kegiatan pelatihan umum, bukan intervensi langsung kepada sasaran utama seperti ibu hamil dan balita.
Begitu pula dengan anggaran pemberdayaan UMKM, yang dinilai belum menjangkau secara optimal pelaku usaha kecil di wilayah desa.
Pada sesi tanggapan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sri Sulistyani, menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan informasi.
“Media sosial dapat menjadi solusi murah dan efektif untuk edukasi kesehatan atau penguatan peran perempuan di pedesaan,” katanya.
Sekda pun menambahkan bahwa digitalisasi dapat menjadi strategi efisiensi anggaran tanpa mengurangi efektivitas program.
“Kita tidak selalu perlu dana besar untuk menjangkau banyak orang. Kampanye digital bisa dilakukan dengan biaya rendah, tapi dampaknya luas,” jelasnya.
Bupati Kotabaru, H. Muhamad Rusli, hadir dalam sesi penutupan untuk menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan BPKP. Ia menilai hasil evaluasi ini sebagai pedoman penting dalam penyusunan kebijakan yang lebih baik.
“Mari kita jadikan hasil evaluasi ini sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat Kotabaru,” ucapnya.
Acara diakhiri dengan penyerahan cenderamata dari Bupati Kotabaru kepada Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan, serta dokumen resmi hasil evaluasi APBD 2025 kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
