Banua Tv, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus memperkuat langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Upaya ini dilakukan seiring dengan puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung sejak Desember 2025 hingga Januari 2026.
Plt Kepala BPBD Kalsel, Gusri Yanuar Noor Rifai, melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bambang Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa sejumlah ancaman seperti banjir, angin puting beliung, hingga banjir rob menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kondisi cuaca ekstrem dinilai berpotensi meningkatkan risiko bencana di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.
“Pemprov Kalsel telah menjalankan langkah-langkah strategis untuk memastikan keselamatan masyarakat selama periode Nataru, sesuai dengan arahan Gubernur Kalimantan Selatan,” ujar Bambang, Sabtu (3/1/2026).
Sebagai bentuk antisipasi, BPBD Kalsel bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyempurnakan Protokol Peringatan Dini Banjir pada Desember 2025. Protokol ini saat ini diterapkan sebagai acuan awal di Kota Banjarbaru dan Banjarmasin, sebelum diperluas ke seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Selain itu, BPBD juga menyusun Dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) untuk menghadapi ancaman air pasang tinggi dan gelombang pasang atau rob pada 2025.
Dari sisi infrastruktur peringatan dini, hingga akhir 2025 BPBD Kalsel telah memasang 19 unit Automatic Water Level Recorder (AWLR) dan 20 unit alat diseminasi informasi berupa sirine peringatan dini di sejumlah wilayah rawan bencana. Sistem ini didukung oleh petugas pemantau dari Balai Wilayah Sungai yang melakukan pengawasan langsung di lapangan.
Pemerintah provinsi juga menyiapkan berbagai dokumen perencanaan kebencanaan, antara lain Rencana Kontingensi Banjir 2025–2027 serta Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 2025–2029.
Dari aspek logistik, BPBD Kalsel memastikan ketersediaan buffer stock kebutuhan darurat, sekaligus menindaklanjuti permohonan bantuan dari kabupaten/kota yang mulai terdampak peningkatan curah hujan dan banjir rob. Dukungan logistik tersebut turut diperkuat melalui program Kawasan Siaga Bencana oleh Dinas Sosial Provinsi Kalsel.
Upaya mitigasi berbasis masyarakat juga terus ditingkatkan melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana). Hingga 2025, tercatat sebanyak 168 desa di tujuh kabupaten/kota dan 21 kecamatan telah tergabung dalam program ini, yang terdiri dari 33 desa tangguh utama, 59 desa tangguh madya, dan 80 desa tangguh pratama.
Sebagai sarana edukasi dan penyebaran informasi, BPBD Kalsel mengoptimalkan kanal “INGAT SI ANANG” yang mengintegrasikan data peringatan dini dari BMKG, BNPB, Balai Wilayah Sungai, serta pemantauan CCTV jalan dan sungai.
Selain itu, BPBD Kalsel bersama BPBD kabupaten/kota juga melakukan analisa dan evaluasi hasil pemantauan lapangan di sejumlah sungai besar yang berpotensi menimbulkan banjir, terutama di wilayah Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), dan Hulu Sungai Utara (HSU). Seluruh data tersebut telah terhubung dengan sistem peringatan dini dan menjadi dasar pengambilan langkah mitigasi lanjutan.
Bambang mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan aktif memantau informasi resmi cuaca serta peringatan dini melalui kanal pemerintah, khususnya “INGAT SI ANANG” dan kanal resmi BMKG.
“Dengan kesiapsiagaan yang terkoordinasi, kami berharap risiko bencana selama libur akhir tahun dapat ditekan semaksimal mungkin,” tutupnya.
