Banua Tv, Banjarbaru – Dugaan penggelapan dana senilai Rp2,6 miliar di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarbaru menyita perhatian publik.
Informasi tersebut mencuat setelah muncul kabar seorang oknum bendahara dinas diduga membawa kabur uang dan hingga kini belum diketahui keberadaannya.
Kepala Dinas Kesehatan Banjarbaru, Juhai Triyanti Agustina, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, belum memberikan jawaban terkait kabar tersebut.
Sementara Ketua LSM Sekutu Kalsel, Aliansyah ikut menyoroti isu yang beredar ini.
Ia menilai dugaan penggelapan tersebut menjadi perhatian serius, terlebih Pemerintahan Wali Kota Lisa Halaby baru berjalan beberapa bulan.
“Ini pukulan bagi Pemerintahan Lisa Halaby. Baru empat, lima bulan berjalan, sudah muncul persoalan serius seperti bendahara dinas membawa kabur uang. Kita semua terkejut,” ujarnya.
Aliansyah menjelaskan, sistem pencairan dana di perangkat daerah memiliki mekanisme berlapis sehingga tidak bisa dilakukan secara sepihak.
“Seorang bendahara tidak bisa mengeluarkan dana tanpa persetujuan pejabat pengguna anggaran dan pimpinan dinas,” katanya.
Karena itu, ia menilai dugaan ini menimbulkan banyak tanda tanya, mulai dari proses pencairan hingga pengawasan internal.
“Biasanya dana hanya keluar kalau disetujui pengguna anggaran. Bendahara dipilih dari orang amanah, bisa dipercaya dan punya tanggung jawab besar, tapi ini justru terjadi di Dinkes Banjarbaru,” ucapnya.
Menurut Aliansyah, Banjarbaru selama ini dikenal sebagai daerah dengan kualitas ASN yang baik. Itu sebabnya kabar dugaan penggelapan dana bernilai miliaran rupiah ini memicu keprihatinan.
“Banjarbaru itu acuan ASN di Kalsel. Tapi sekarang justru muncul kasus yang mencoreng citra, maka proses hukum harus jalan. Siapa yang terlibat, siapa yang tahu, semua harus diperiksa,” tegasnya.
Ia juga mendorong Pemkot Banjarbaru untuk segera mengambil langkah cepat dan melapor ke aparat penegak hukum agar tidak muncul potensi penyalahgunaan anggaran lain.
“Segera lapor ke aparat penegak hukum. Lakukan langkah antisipasi, jangan sampai ada dana lain yang ikut lari. Ini harus jadi pelajaran bagi semua dinas,” ujarnya.
Aliansyah mengatakan publik kini menunggu kejelasan dari pemerintah daerah terkait apakah benar dana miliaran rupiah itu dibawa kabur, siapa saja yang mengetahui, serta bagaimana seorang bendahara bisa menghilang.
“Pemerintah Kota Banjarbaru didesak untuk buka suara dan mengambil langkah konkret sebelum kepercayaan publik semakin terkikis,” tandasnya.
