Banua Tv, Balangan – Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Kabupaten Balangan terus memantapkan langkah menuju penghargaan Swasti Saba 2025.
Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi penyelenggaraan KKS yang digelar di Aula I Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Kamis (7/8/2025).
Verifikasi KKS mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.
Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Balangan, Ernawati, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti berbagai aspek teknis penilaian.
Persiapan meliputi pemenuhan komponen penilaian, penyediaan dukungan, pembuatan video inovasi, serta paparan yang akan disampaikan pada tahapan penilaian tingkat nasional.
Kepala Bapperida Balangan, Rakhmadi Yusni menjelaskan rapat ini bertujuan mengidentifikasi dan memperkuat data serta informasi yang dibutuhkan seluruh SKPD menjelang verifikasi dari pemerintah pusat.
“Seluruh SKPD perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi tim penilai dari pusat pada 21 Agustus nanti. Kita ingin mewujudkan lingkungan yang sehat dan layak bagi masyarakat Balangan agar bisa lolos ke tahap nominasi selanjutnya,” ujarnya.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kabupaten Balangan sekaligus perwakilan KKS Balangan, Mochammad Sulistyono menambahkan bahwa setiap SKPD akan diminta memenuhi kebutuhan data dukung sesuai standar penilaian.
“Tindak lanjut tahapan selanjutnya adalah fokus pada Desa Sehat (DES). Masing-masing SKPD akan kami undang untuk melengkapi kekurangan data dukung yang diperlukan,” jelasnya.
Sulistyono juga memaparkan bahwa penilaian KKS terbagi dalam tiga kategori, yaitu Padapa, Wiwerda, dan Wistara.
Ia mengajak seluruh perangkat daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berkualitas.
“Forum KKS ini menjadi wadah bersama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor kesehatan. Ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi juga seluruh SKPD dan pihak swasta,” pungkasnya.
