Banua Tv, Samarinda – Seratus hari masa kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, menuai kritik tajam dari Aliansi Mahakam, gabungan mahasiswa, dan masyarakat sipil.
Dalam aksi yang digelar di depan Kantor Gubernur Kaltim pada Rabu (04/06), mereka menyuarakan kekecewaan terhadap janji-janji kampanye yang belum terealisasi dan berbagai persoalan yang memburuk di bawah pemerintahan baru.
Presiden BEM KM Unmul, Muhammad Ilham Maulana menyatakan janji perubahan yang dikampanyekan Rudy belum menunjukkan hasil nyata. Sebaliknya, rakyat Kalimantan Timur terus dirundung berbagai persoalan struktural yang memburuk serta tindakan represif aparat.
“Alih-alih membawa perubahan, yang hadir justru kelanjutan pola kekuasaan lama, penuh pencitraan, minim substansi, dan menambah luka rakyat,” ucap Maulana.
Aliansi Mahakam menyoroti berbagai persoalan penting yang dinilai diabaikan oleh pemerintah provinsi. Salah satunya adalah kasus pembunuhan masyarakat adat di Muara Kate yang hingga kini belum terselesaikan.
Di sisi lain, lanjut Maulana, tindakan represif aparat terhadap gerakan sipil meningkat tajam. Demonstrasi damai yang dilakukan Aliansi Nelayan di Muara Badak dibubarkan secara kasar. Enam orang ditangkap saat aksi “Indonesia Gelap” di Balikpapan, dan solidaritas untuk pedagang Pasar Subuh di Samarinda dibalas dengan kekerasan. Kriminalisasi juga dialami masyarakat adat di Desa Telemow yang mempertahankan tanah ulayatnya.
Kesenjangan pembangunan antara kota dan daerah pinggiran, menurut Aliansi, makin mencolok. Di tengah status Balikpapan sebagai kota minyak, kelangkaan BBM justru terjadi. Dugaan peredaran BBM oplosan di Samarinda, Bontang, dan Kutai Kartanegara pun lamban ditangani, sementara kerugian masyarakat terus bertambah.
Aliansi Mahakam juga mengecam maraknya eksploitasi tambang yang menjadi pemicu bencana ekologis dan konflik agraria. Kasus terbaru menimpa warga Ongko Asa, Kutai Barat, yang ruang hidupnya dirampas oleh perusahaan tambang. Sementara banjir yang makin sering melanda berbagai wilayah disebut sebagai dampak dari kerusakan lingkungan. Tragisnya, lebih dari 50 nyawa mayoritas anak-anak telah hilang di lubang-lubang tambang yang terbengkalai.
Delapan program prioritas yang dijanjikan Rudy Mas’ud saat kampanye juga mendapat sorotan tajam. Menurut Aliansi, program tersebut hingga kini tidak menunjukkan implementasi yang konkret dan hanya menjadi alat pencitraan belaka.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Mahakam menuntut:
- Realisasi segera 8 program prioritas Gubernur dan evaluasi program yang berjalan.
- Penghentian seluruh aktivitas pertambangan ilegal di Kaltim.
- Tuntutan agar Pemprov menagih komitmen tanggung jawab sosial (CSR) dari perusahaan tambang.
- Perbaikan tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.
- Pengakuan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Kaltim.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Wakil Gubernur, Seno Aji menyambut baik aksi dan menyampaikan tanggapan resmi.
Ia mengakui bahwa masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, namun menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan perbaikan.
“Terkait program pendidikan gratis, kita akan mulai meluncurkan pada Juli 2025 untuk anak-anak semester satu. Lalu secara bertahap, program ini akan diperluas hingga semester delapan pada awal 2026,” katanya.
Ia juga mengklaim bahwa Kaltim menjadi provinsi pertama yang menjalankan kebijakan pendidikan tinggi gratis, sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi.
Tak hanya itu, dalam upaya memberantas tambang ilegal, Pemprov telah menindaklanjuti delapan laporan masyarakat, dan akan membuka kanal pelaporan publik berbasis digital.
“Tambang ilegal sudah berlangsung menahun. Tapi sekarang masyarakat bisa ikut melapor lewat sistem yang kami siapkan. Ini cara kita untuk lebih transparan dan responsif,” jelasnya.
Sementara itu, terkait tuntutan peningkatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tambang, pemerintah juga telah meminta perusahaan untuk menaikkan kontribusi menjadi Rp 2.000 per ton, yang sebelumnya hanya Rp 1.000 per ton.
Seno menjelaskan bahwa jika usulan ini disepakati, potensi CSR bisa mencapai Rp 1 triliun per tahun.
“Dana ini akan kami gunakan untuk memperbaiki fasilitas sekolah, kampus, serta memberi insentif kepada guru dan dosen. Tujuannya satu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur,” tegasnya.
Mengenai perbaikan tata kelola lingkungan hidup, Seno mengakui bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya di Ibu Kota Samarinda masih sangat minim. Oleh karena itu, pemerintah provinsi mendorong dan mendukung pemerintah kota dan kabupaten untuk memperluas area RTH guna memitigasi bencana seperti banjir.
Terkait hak masyarakat adat, pemerintah mengklaim telah memberikan perhatian, salah satunya dengan memberikan penghargaan Kalpataru kepada suku Mului di Kabupaten Paser. Meski demikian, Seno mengakui bahwa masih banyak masyarakat adat lainnya yang belum terlindungi secara layak.
“Kami tetap berkomitmen melindungi semua masyarakat adat di Kaltim. Perlindungan ini tidak hanya simbolik, tapi juga dalam bentuk kebijakan dan anggaran,” ujarnya.
Mengenai konflik agraria seperti kasus Muara Kate, Pemprov mengaku telah mengirim surat kepada Kementerian ESDM pada 15 April 2025 lalu untuk mendorong investigasi menyeluruh terhadap kasus tersebut. Saat ini proses masih berjalan dan dikawal langsung oleh pemerintah provinsi.
