ADKASI–KPK Perkuat Sinergi, Wujudkan Ekosistem Integritas hingga Daerah
Banua Tv – Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meneguhkan kolaborasi strategis dalam membangun ekosistem integritas bangsa di tingkat daerah.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam audiensi terbatas yang berlangsung di Jakarta, Kamis (12/02/2026).
Ketua ADKASI, Siswanto menegaskan pihaknya mendorong seluruh anggota DPRD kabupaten agar menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara profesional serta bersinergi dengan KPK.
“Semangat kami adalah memperkuat peran DPRD dalam mendukung pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, sebagai kontribusi nyata dalam membangun ekosistem integritas bangsa,” ujar Siswanto.
Wakil Sekretaris Jenderal DPN ADKASI, Zainudin Pedro Bau menyebut kolaborasi ini sebagai penguatan sinergi antar lembaga negara dalam membangun integritas secara berkelanjutan.
“Kolaborasi ini menjadi tonggak integritas yang berkelanjutan bagi penyelenggaraan negara,” ujarnya.
Pedro menambahkan, KPK bersama kepolisian dan kejaksaan merupakan ujung tombak penegakan hukum yang menjadi pilar penting dalam membangun ekosistem integritas.
“Saya meyakini ketiga institusi tersebut memiliki political will, komitmen, serta niat yang kuat dan konsisten dalam membangun ekosistem integritas bangsa melalui pemberantasan korupsi,” ujarnya.
“Konsistensi inilah yang diharapkan publik. Sehingga pembangunan ekosistem integritas meskipun proses pendakiannya berat, tetap memberi harapan besar bagi publik untuk terus dijalankan lebih baik lagi sebagai tonggak integritas yang berkelanjutan, ” tegasnya.
Pedro yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Bone Bolango mengungkapkan, ke depan ADKASI akan melaksanakan nota kesepahaman (MoU) dengan KPK.
Langkah tersebut menjadi landasan penting bagi DPRD untuk mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting sebagai strategi membangun ekosistem integritas bangsa.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Brigjen Pol Agung Yudha, para Direktur Koordinasi dan Supervisi wilayah se-Indonesia, serta para Kepala Satuan Tugas.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak menegaskan komitmen bersama bahwa DPRD sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel.
Ibnu Basuki Widodo menyambut baik inisiatif ADKASI untuk terus menjalin koordinasi dan komunikasi dengan KPK.
Menurutnya, kolaborasi antara DPRD dan KPK menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan serta membangun budaya antikorupsi di tingkat daerah sebagai bagian dari pembangunan ekosistem integritas bangsa.
KPK juga mendorong penguatan peran pengawasan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pembahasan dan penetapan kebijakan hingga pelaksanaan program, agar seluruh proses menjadi bagian utuh dari ekosistem integritas bangsa yang berkelanjutan.
