Bukan Sekadar Tempat Membaca, Perpustakaan Desa di Batola Didorong Jadi Pusat Pemberdayaan Ekonomi
in , , , ,

Bukan Sekadar Tempat Membaca, Perpustakaan Desa di Batola Didorong Jadi Pusat Pemberdayaan Ekonomi

Bukan Sekadar Tempat Membaca, Perpustakaan Desa di Batola Didorong Jadi Pusat Pemberdayaan Ekonomi

Banua Tv, Barito Kuala – Perpustakaan didorong mengambil peran lebih luas dalam meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengajak perpustakaan desa menjadi ruang belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi ekonomi warga.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalsel di Aula Dispersip Kabupaten Barito Kuala, Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini merupakan pelaksanaan untuk ketiga kalinya.

Sebanyak 100 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka berasal dari jajaran Dispersip Kabupaten Barito Kuala, pengelola perpustakaan desa, kader Posyandu, kader PKK tingkat desa dan kecamatan, pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM), serta berbagai unsur masyarakat lainnya.

Kepala Dispersip Provinsi Kalsel, Sri Mawarni, melalui Pustakawan Ahli Madya, Hj. Arbayah, mengatakan perpustakaan perlu terus bertransformasi agar tidak hanya menjadi penyedia informasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

“Perpustakaan tidak lagi hanya berbicara tentang koleksi buku dan kegiatan membaca, tetapi bagaimana perpustakaan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Inilah yang menjadi semangat Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial,” ujarnya.

Menurut Arbayah, pendekatan TPBIS mendorong perpustakaan lebih dekat dengan kebutuhan warga. Perpustakaan diharapkan menjadi ruang terbuka bagi berbagai kelompok masyarakat untuk belajar, mengembangkan keterampilan, berkarya, dan berinovasi sehingga berpeluang meningkatkan taraf kesejahteraan.

Ia menegaskan, penguatan literasi tidak bisa hanya dibebankan kepada pengelola perpustakaan. Diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, PKK, Posyandu, sekolah, komunitas, TBM, dunia usaha, hingga organisasi kemasyarakatan.

“Literasi tidak boleh hanya menjadi urusan perpustakaan. Literasi adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Arbayah juga mengajak para penggerak literasi di desa agar lebih aktif mengenali kebutuhan masyarakat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan ialah menyelenggarakan pelatihan keterampilan sesuai potensi dan kebutuhan warga, sehingga aktivitas perpustakaan berkaitan langsung dengan peningkatan kapasitas masyarakat.

Ia berharap sinergi berbagai pihak terus diperkuat agar perpustakaan desa dapat berkembang menjadi pusat pemberdayaan yang terbuka bagi anak-anak, ibu rumah tangga, generasi muda, dan masyarakat umum.

“Jangan menunggu masyarakat datang ke perpustakaan. Perpustakaanlah yang harus semakin aktif hadir dan mendekat kepada masyarakat,” pungkasnya.

Melalui penguatan literasi berbasis inklusi sosial, Pemprov Kalsel berharap perpustakaan semakin berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas peluang produktivitas, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Angkat Jejak Kerajaan Banjar Lewat Lukisan Abstrak, Karya Seniman HSU Curi Perhatian di Aruh Ganal Banua 2026