Dari Bantuan Menjadi Penghasilan, Ini Arah Program UEP-P Kalsel 2026
Banua Tv, Banjar – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat Program Usaha Ekonomi Produktif Perorangan (UEP-P) Tahun 2026. Program ini diarahkan agar bantuan yang diberikan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan sesaat, tetapi mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan penerima manfaat.
Arah pemberdayaan tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M. Farhanie, dalam kegiatan Sosialisasi Program UEP-P Tahun 2026 di Kabupaten Banjar, Kamis (19/11/2026).
Farhanie menyebut, pembangunan kesejahteraan sosial tidak cukup hanya melalui perlindungan dan bantuan bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan sosial. Pemerintah juga perlu mendorong mereka agar mampu bangkit, produktif, dan mandiri secara ekonomi.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada Maret 2026 tercatat sebanyak 165,41 ribu orang atau sebesar 3,63 persen. Meski angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan, upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan kerentanan ekonomi keluarga tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama,” kata Farhanie, Banjar, Kamis (19/11/2026).
Di sisi lain, Kalsel memiliki potensi ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM. Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) UMKM per 31 Desember 2025, tercatat sebanyak 518.542 unit usaha mikro, kecil, dan menengah di provinsi tersebut.
Menurut Farhanie, potensi itu perlu diperkuat melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas usaha, akses permodalan, serta perluasan pemasaran produk. UEP-P diharapkan dapat membantu masyarakat mengembangkan usaha produktif sesuai potensi, keterampilan, dan kondisi lingkungan masing-masing.

“Program UEP-P diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk mengembangkan usaha produktif sesuai dengan potensi, keterampilan, dan kondisi lingkungan masing-masing,” ujarnya.
Ia menegaskan, bantuan pemerintah bukan sekadar pemberian modal atau barang, melainkan stimulan agar penerima manfaat semakin produktif dan mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Karena itu, ketepatan sasaran, verifikasi dan validasi calon penerima, serta kesesuaian bantuan dengan kebutuhan usaha menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.
Pemantauan dan evaluasi setelah bantuan disalurkan juga diperlukan untuk melihat perkembangan usaha penerima manfaat. Farhanie turut menekankan sinergi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pendamping sosial, dan pihak terkait agar pelaksanaan program berlangsung efektif, transparan, serta akuntabel.
Melalui sosialisasi tersebut, peserta diharapkan memahami kebijakan, persyaratan, mekanisme pengusulan dan penyaluran, pemanfaatan bantuan, hingga pertanggungjawaban UEP-P Tahun 2026. Kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi untuk menyampaikan kendala dan potensi pengembangan usaha di masing-masing wilayah.
“Keberhasilan program UEP-P tidak hanya diukur dari berapa banyak bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana bantuan tersebut mampu mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki taraf kesejahteraan penerima manfaat,” tegasnya.
Pemprov Kalsel berharap program tersebut dapat memperkuat pemberdayaan sosial secara berkelanjutan, sehingga semakin banyak masyarakat mampu mengembangkan potensi ekonomi dan mencapai kehidupan yang mandiri serta sejahtera.

