Banyak Aplikasi Tak Menjamin Layanan Lebih Baik, Pemprov Kalsel Dorong Sistem Digital Terintegrasi
in , ,

Banyak Aplikasi Tak Menjamin Layanan Lebih Baik, Pemprov Kalsel Dorong Sistem Digital Terintegrasi

Banyak Aplikasi Tak Menjamin Layanan Lebih Baik, Pemprov Kalsel Dorong Sistem Digital Terintegrasi

Banua Tv, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong pemerintah kabupaten dan kota mengevaluasi aplikasi pemerintahan yang selama ini dikembangkan secara terpisah.

Penyederhanaan dan integrasi sistem digital dinilai penting agar layanan publik lebih efektif, pertukaran data antarlembaga berjalan optimal, serta anggaran pengembangan teknologi tidak terbuang untuk aplikasi dengan fungsi serupa.

Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dinas Komunikasi dan Informatika se-Kalimantan Selatan bertema “Optimalisasi Penerapan Pemerintahan Digital (PEMDI) pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan” di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Selasa (17/11/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, mengatakan Rakerda menjadi forum evaluasi dan konsolidasi untuk menyamakan arah transformasi pemerintahan digital di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, upaya tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada Diskominfo, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah.

“Pemerintahan digital kita perlukan untuk mempercepat proses administrasi, mempermudah akses pelayanan publik, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menyediakan dasar data bagi kebijakan pembangunan. Masyarakat tidak boleh dipersulit oleh proses birokrasi yang panjang hanya karena sistem yang kita miliki belum terintegrasi,” ujarnya.

Syarifuddin meminta setiap perangkat daerah mengevaluasi aplikasi yang telah dibangun, termasuk menghentikan pengembangan aplikasi dengan fungsi serupa dan mengarahkannya pada sistem yang dapat saling terhubung. Penguatan tata kelola data melalui standardisasi, validasi, serta berbagi pakai data statistik sektoral juga menjadi bagian dari pembenahan tersebut.

“Kita tidak memerlukan banyak aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan sistem yang dapat saling bertukar data. Tata kelola data juga perlu dibenahi melalui standardisasi, validasi, serta pemanfaatan data statistik sektoral dan berbagi pakai antarperangkat daerah,” tegasnya.

Selain integrasi aplikasi, ia menyoroti tantangan pemerataan infrastruktur digital, terutama wilayah yang belum terjangkau sinyal, keterbatasan akses internet, dan jaringan intra pemerintah yang belum berfungsi optimal. Pengembangan layanan digital juga harus disertai penguatan keamanan siber, perlindungan data pribadi, manajemen risiko, serta peningkatan kesadaran aparatur terhadap keamanan informasi.

Ia menegaskan, keberhasilan transformasi digital tidak semestinya dinilai dari banyaknya aplikasi yang dibuat, melainkan dari dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik.

“Keberhasilan transformasi digital harus diukur dari mutu pelayanan publik dan kemudahan yang dirasakan masyarakat, bukan dari jumlah aplikasi yang dibangun,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, menyebut Rakerda menjadi momentum menyelaraskan enam agenda utama urusan komunikasi dan informatika bersama pemerintah kabupaten/kota. Agenda tersebut mencakup penguatan infrastruktur digital, penyelenggaraan Satu Data, penyederhanaan dan integrasi aplikasi pemerintahan, penguatan keamanan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan komunikasi dan informasi publik.

“Melalui enam agenda tersebut, kita menekankan pentingnya kolaborasi dengan kabupaten/kota. Harapannya, di tengah kondisi efisiensi anggaran, kita dapat lebih bersinergi dan efisien dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pada tahun 2027,” ungkap Muslim.

Sekretaris Diskominfo Provinsi Kalsel, Mashudi, dalam laporan panitia menjelaskan Rakerda berlangsung selama dua hari, 17–18 November 2026. Kegiatan diikuti perwakilan Diskominfo dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tingkat provinsi serta kabupaten/kota, baik secara langsung maupun daring melalui Zoom Meeting.

Menurut Mashudi, forum tersebut tidak hanya menjadi ruang koordinasi, tetapi juga untuk mengidentifikasi persoalan, mengevaluasi pelaksanaan program, dan menyusun rekomendasi tindak lanjut bersama. Pelaksanaan secara hybrid dilakukan sebagai penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran tanpa mengurangi substansi pembahasan.

“Melalui Rakerda ini, kita ingin menyelaraskan berbagai permasalahan dan isu utama urusan komunikasi dan informatika di Kalimantan Selatan. Harapannya, dapat dirumuskan rekomendasi serta langkah konkret untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah dalam mewujudkan pemerintahan digital di daerah,” katanya.

Hasil yang diharapkan dari Rakerda tersebut meliputi kesamaan persepsi dan komitmen antarpemerintah daerah, pemetaan kebutuhan prioritas, rekomendasi strategis, serta keselarasan program untuk mendukung perencanaan pembangunan 2027. Forum ini juga ditargetkan menghasilkan rencana aksi yang dilengkapi penanggung jawab, target waktu, dan mekanisme pemantauan berkala agar kesepakatan dapat ditindaklanjuti.

Tinggalkan Balasan

Promosi Wisata Pakai AI Jangan Sampai Menyesatkan, Dokumentasi Asli Tetap Jadi Kunci