AI dan Otomasi Ubah Dunia Kerja, Kemnaker Siapkan Tiga Langkah Hadapi Disrupsi Industri
Banua Tv, Jakarta – Perkembangan kecerdasan buatan (AI), otomasi, dan dinamika ekonomi global mulai mengubah kebutuhan industri terhadap tenaga kerja. Menghadapi perubahan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan tiga prioritas, yakni peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), produktivitas perusahaan, serta pelindungan pekerja.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, perubahan teknologi menuntut perusahaan dan tenaga kerja untuk terus beradaptasi. Penguasaan keterampilan yang relevan menjadi salah satu kunci agar pekerja mampu mengikuti kebutuhan industri sekaligus menjaga daya saing perusahaan.
Hal itu disampaikan Yassierli dalam pertemuan ekosistem mitra dan pemasok (supplier) Huawei Indonesia di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Menurutnya, penerapan AI dan otomasi akan memengaruhi berbagai lini bisnis, mulai dari proses produksi hingga pekerjaan perkantoran.
Pada prioritas pertama, Kemnaker mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui Program Pemagangan Nasional dan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN). Kedua program tersebut diarahkan untuk mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan kemampuan tenaga kerja melalui pembelajaran dan praktik langsung di lingkungan industri.
Keterlibatan perusahaan dalam penyusunan kurikulum juga dinilai penting agar materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Yassierli menegaskan, “Pelatihan vokasi harus sesuai dengan kebutuhan industri agar lulusannya benar-benar siap memasuki dunia kerja,” kata Yassierli melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker.
Kemnaker juga berupaya memperluas akses pelatihan dan kesempatan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Langkah tersebut dilakukan melalui penyediaan kurikulum dan fasilitas yang adaptif agar kelompok tersebut memiliki kesempatan lebih luas untuk mengembangkan kompetensi.
Prioritas kedua menyasar produktivitas perusahaan. Yassierli menilai, kesiapan pekerja menghadapi perubahan teknologi perlu didukung kemampuan perusahaan mengelola sumber daya secara efektif. Upaya ini antara lain dilakukan melalui kerja sama dengan Asian Productivity Organization (APO), termasuk pengembangan tenaga ahli produktivitas dan pendampingan perusahaan dalam perbaikan proses bisnis, pengembangan produk, serta penyempurnaan kebijakan internal.
“Produktivitas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pekerja, tetapi juga oleh sistem proses bisnis dan kualitas produk yang dihasilkan,” tuturnya.
Sementara itu, prioritas ketiga berkaitan dengan pelindungan pekerja. Kemnaker menyiapkan pembaruan regulasi, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta penguatan pengawasan ketenagakerjaan agar peningkatan daya saing industri tetap berjalan seiring dengan pemenuhan hak dan keselamatan pekerja.
Dalam agenda pembaruan hukum ketenagakerjaan, pemerintah menyebut telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan semangat “Maju Industrinya, Sejahtera Pekerjanya”.
Pelindungan tersebut juga didukung Kerangka Maturitas Hubungan Industrial (Industrial Relations Maturity Framework). Kerangka ini diarahkan untuk membangun kemitraan transformatif antara perusahaan dan pekerja melalui dialog sosial yang saling menguntungkan.
Yassierli turut mengapresiasi langkah Huawei Indonesia dalam membangun ekosistem bersama mitra dan pemasoknya. Ia berharap kolaborasi serupa dapat diperluas oleh pelaku industri lainnya untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.
