Ikuti Uji Publik KIP 2026, Pemprov Kalsel Bidik Seluruh Kabupaten/Kota Informatif pada 2029
Banua Tv, Jakarta – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menargetkan seluruh 13 kabupaten/kota di wilayahnya meraih predikat Informatif pada 2029. Target tersebut menjadi bagian dari komitmen memperluas keterbukaan informasi publik agar masyarakat di seluruh Banua memperoleh akses informasi yang setara.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Syarifuddin, dalam kegiatan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia pada 10–12 November 2026 di kawasan Kemayoran, Jakarta.
Syarifuddin menjelaskan, capaian keterbukaan informasi Pemprov Kalsel menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, nilai Monev KIP tercatat 61,82 dengan kategori Cukup Informatif. Nilai tersebut meningkat menjadi 69,03 pada 2022, kemudian 83,71 pada 2023, hingga mencapai 95,74 pada 2024 dengan kategori Informatif.
Pada 2025, Pemprov Kalsel kembali mempertahankan predikat Informatif dengan nilai 94,91. Capaian selama dua tahun berturut-turut tersebut menjadi modal untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dengan target nilai 98 pada penilaian berikutnya.
“Mempertahankan predikat Informatif bukan menjadi titik akhir. Kami terus berupaya meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, baik dari sisi kelembagaan PPID, pelayanan kepada masyarakat, maupun pembaruan informasi melalui platform digital,” ujar Syarifuddin, Rabu (11/11/2026).
Selain mengejar peningkatan nilai di tingkat provinsi, Pemprov Kalsel juga mendorong perbaikan kinerja keterbukaan informasi di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan hasil Monev KIP 2024–2025, jumlah pemerintah kabupaten/kota yang meraih kategori Informatif meningkat dari satu menjadi empat daerah. Sementara kategori Menuju Informatif bertambah dari dua menjadi delapan daerah.
Perbaikan juga terlihat pada kategori Cukup Informatif yang berhasil ditekan dari delapan daerah pada 2024 menjadi nol pada 2025. Adapun kategori Tidak Informatif berkurang dari dua menjadi satu daerah.
Untuk mempercepat pemerataan tersebut, Pemprov Kalsel menyusun target bertahap. Sebanyak enam kabupaten/kota diharapkan meraih kategori Informatif pada 2026, meningkat menjadi delapan daerah pada 2027, sepuluh daerah pada 2028, hingga seluruh 13 kabupaten/kota mencapai predikat tersebut pada 2029.
Menurut Syarifuddin, pencapaian target tersebut membutuhkan sinergi antara PPID provinsi, PPID kabupaten/kota, dan PPID pelaksana. Upaya penguatan dilakukan melalui pembinaan, asistensi, peningkatan kapasitas, serta pendampingan dalam pengisian instrumen Monev KIP.
Pemprov Kalsel juga memperluas akses pelayanan informasi melalui digitalisasi. Salah satunya dengan menyediakan layanan permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara daring melalui laman PPID Utama Kalsel.
“Kami ingin keterbukaan informasi tidak hanya menjadi prestasi pemerintah provinsi, tetapi juga menjadi budaya seluruh badan publik di Kalimantan Selatan. Target kami, pada 2029 seluruh 13 kabupaten/kota sudah mencapai kategori Informatif sehingga masyarakat di seluruh Banua mendapatkan akses informasi yang setara,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mendorong partisipasi publik dalam pembangunan.
“Informasi publik adalah hak masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memastikan setiap warga berhak mengetahui, bertanya, dan mendapatkan jawaban. Kalsel Terbuka, Banua Maju, Warga Berdaya,” pungkas Syarifuddin.
