Bakesbangpol Kalsel Perkuat Deteksi Dini Kerawanan Politik, Libatkan Aparat dan 10 Kabupaten/Kota
Banua Tv, Banjarmasin – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi potensi kerawanan politik dan menjaga stabilitas daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui Rapat Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah yang digelar di Aula Bakesbangpol Kalsel, Selasa (10/11/2026).
Kepala Bakesbangpol Kalsel, Ferdi Yospi Libia Erwinda, S.Hut., M.P., mengatakan pemantauan situasi politik perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, dinamika politik di tingkat nasional maupun daerah dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
“Perkembangan situasi politik di daerah merupakan salah satu aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian dan pemantauan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, rapat tersebut menjadi sarana memperkuat komunikasi dan sinergi antarinstansi agar berbagai potensi persoalan dapat diketahui lebih awal dan ditangani secara tepat. “Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi dan sinergi antarinstansi agar setiap permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sejak dini dan ditangani secara tepat,” jelasnya.
Rapat dihadiri unsur Kejaksaan Tinggi Kalsel, Polda Kalsel, Binda Kalsel, Bawaslu Kalsel, Korem 101/Antasari, Kanwil Kementerian Hukum Kalsel, serta perwakilan Bakesbangpol dari 10 kabupaten/kota. Sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, di antaranya perkembangan partai politik, digitalisasi pelaporan melalui aplikasi Simpoldagri, wacana Pilkada melalui DPRD, dan kondisi sosial-politik menjelang akhir tahun.
Dalam pemaparannya, Polda Kalsel menyampaikan belum terdapat indikasi menonjol terkait aktivitas partai politik. Meski demikian, netralitas aparatur desa menjadi perhatian, terutama menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di 41 desa di Kabupaten Tabalong pada Desember 2026.
Bawaslu Kalsel juga menyampaikan kesiapan pengawasan Pemilu 2029 melalui edukasi politik, sosialisasi kepada masyarakat, pemutakhiran data, serta persiapan regulasi. Selain itu, dinamika partai politik dan perkembangan proses pemberhentian Wakil Wali Kota Banjarbaru turut menjadi materi pembahasan.
Rapat juga menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai menunjukkan perbaikan seiring berkurangnya titik api di sejumlah daerah. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan, baik dalam penanganan pascakarhutla maupun mengantisipasi penyebaran informasi dan potensi provokasi melalui media sosial.
Ferdi menegaskan, stabilitas politik daerah tidak dapat dijaga hanya oleh satu lembaga, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan. “Menjaga stabilitas politik daerah bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan tanggung jawab kita semua,” tegasnya.
Melalui koordinasi dan pertukaran informasi yang akurat, Bakesbangpol Kalsel berharap potensi konflik dapat diantisipasi sejak dini. Penguatan sinergi lintas sektor, deteksi dini, dan pencegahan konflik pun menjadi langkah penting untuk menjaga Kalimantan Selatan tetap aman, damai, tertib, dan kondusif.
