Dokumen Kapal Nelayan Terkendala, DPRD Kotabaru Sepakati Toleransi hingga Desember 2026
Banua Tv, Kotabaru – Nelayan di Kabupaten Kotabaru yang masih terkendala pengurusan dokumen kapal mendapat ruang toleransi hingga akhir Desember 2026. Kesepakatan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD, pemerintah daerah, dan instansi terkait sebagai upaya menjaga keberlangsungan aktivitas nelayan di tengah persoalan administrasi perkapalan.
RDP dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru, Senin (9/11/2026). Pertemuan dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin, S.STP., M.Si., perwakilan KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin, Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani, anggota DPRD, serta Kepala Desa Hilir Muara, Usman Pahero, yang mewakili warga dan kelompok nelayan.
Dalam rapat tersebut, Usman menyampaikan keluhan nelayan mengenai keterlambatan penerbitan dokumen kapal yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Persoalan itu berdampak pada tertundanya aktivitas melaut dan bertambahnya biaya operasional.
Nelayan berharap ada kepastian waktu penyelesaian dokumen serta koordinasi yang lebih baik antara pemilik kapal dan instansi terkait. Dengan demikian, persoalan administrasi tidak terus menghambat mata pencaharian masyarakat pesisir.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala KSOP Batulicin yang diwakili Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK), Afzhal, S.Sit., M.Mar.E., menjelaskan bahwa kendala yang terjadi berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan proses pengukuran kapal.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki pelayanan. Apabila terdapat kekurangan administrasi, kami berharap segera dilengkapi agar proses penerbitan sertifikat kapal dapat berjalan lebih cepat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kotabaru, H. Zaenal Arifin, menyampaikan bahwa pihaknya memberikan toleransi terkait rekomendasi bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen. Kebijakan tersebut diberikan hingga penghujung tahun ini, dengan tetap mewajibkan nelayan memenuhi persyaratan administrasi.
“Kami memberikan toleransi hingga akhir Desember 2026. Namun, nelayan tetap harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar ke depannya aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan dapat berjalan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Dukungan penyelesaian persoalan juga disampaikan Kasat Polairud Kotabaru, M. Rifani. Ia mendukung koordinasi lintas instansi untuk membantu penyelesaian administrasi kapal sekaligus memastikan pengawasan terhadap aktivitas pelayaran tetap berjalan.
Anggota DPRD dalam pembahasan turut mengingatkan bahwa persoalan dokumen kapal memiliki dampak lebih luas daripada sekadar urusan administrasi. Keterlambatan tersebut berpengaruh terhadap pemilik kapal, anak buah kapal (ABK), hingga keluarga nelayan yang menggantungkan penghasilan dari kegiatan melaut.
Menutup rapat, Ketua DPRD Kotabaru Hj. Suwanti menyampaikan sejumlah kesepakatan, antara lain memperkuat komunikasi antara pemilik kapal dan KSOP, mendorong percepatan penerbitan sertifikat kapal, serta meminta nelayan segera melengkapi dokumen perikanan. Dinas Perikanan Kotabaru juga akan membantu koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan terkait penyelesaian dokumen tersebut.
Kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk mengurai kendala administrasi kapal nelayan. Di sisi lain, kepastian dokumen dan kepatuhan terhadap ketentuan tetap diperlukan guna menjaga keselamatan pelayaran serta keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.
