127 Ribu Peringatan Keamanan Siber, Diskominfo Kalsel Paparkan Tantangan Digital Daerah
Banua Tv,Banjarbaru – Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran menjadi sejumlah kendala yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan program pembangunan. Persoalan tersebut dihimpun Tim Tenaga Ahli Gubernur (TAG) melalui Rapat Koordinasi Strategis (Rakorgis), Senin (12/10/2026), untuk disampaikan kepada Gubernur Kalsel H. Muhidin sebagai bahan evaluasi.
Pertemuan yang diikuti sejumlah TAG dan seluruh pejabat struktural Diskominfo Kalsel itu merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi menyerap aspirasi serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menjalankan program kerja.
TAG Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Muhammad Amin, mengatakan diskusi tersebut bertujuan memperoleh gambaran langsung mengenai persoalan yang memengaruhi pelaksanaan program Diskominfo.
“Jadi, hari ini kita sesuai dengan arahan Pak Gubernur Kalsel untuk mendatangi SKPD-SKPD. Hari ini kita mendatangi Diskominfo dan kita banyak berdiskusi terkait masalah-masalah apa saja yang menjadi tantangan Diskominfo dalam melaksanakan program pembangunan,” ujar Muhammad Amin di Banjarbaru, Senin (12/10/2026).
Menurut Amin, keterbatasan SDM dan anggaran menjadi beberapa poin penting yang mengemuka dalam pertemuan tersebut. Masukan yang dihimpun akan dilaporkan kepada Gubernur Kalsel untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan dukungan dan langkah perbaikan bagi perangkat daerah.
“Hal yang didiskusikan ini nantinya akan kita sampaikan, kita laporkan kepada Pak Gubernur. Mudah-mudahan ke depan akan ada perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan, apakah itu SDM ataupun anggaran, untuk meningkatkan kemajuan dan kebaikan Diskominfo dalam rangka mendukung program kerja Pak Gubernur,” tambahnya.
Selain persoalan sumber daya, Rakorgis juga membahas tantangan Diskominfo dalam mengelola komunikasi publik di tengah cepatnya arus informasi serta meningkatnya kebutuhan pengamanan ruang digital.
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, menegaskan bahwa instansinya berperan sebagai pusat koordinasi, verifikasi, dan klarifikasi informasi bagi masyarakat, bukan sebagai lembaga represif.
Ia menyampaikan bahwa respons pemerintah terhadap berbagai persoalan informasi perlu disesuaikan dengan karakteristik masalahnya. Kritik terhadap kebijakan, keluhan pelayanan, penyebaran informasi tidak benar, hingga dugaan tindak pidana memerlukan penanganan yang berbeda.
“Prinsipnya jelas: jika ada kritik kebijakan, dijawab dengan data. Jika ada keluhan, selesaikan layanannya. Jika ada hoaks, lakukan verifikasi dan klarifikasi. Serta jika ada dugaan pidana, lakukan dokumentasi dan koordinasi hukum,” jelas Muhamad Muslim.
Dalam pemaparan tersebut, Diskominfo Kalsel turut mengungkapkan data peringatan keamanan siber sepanjang Januari hingga September 2026 yang mencapai 127.718 peringatan. Jumlah tertinggi tercatat pada Juni 2026, yakni sebanyak 21.049 peringatan.
Data tersebut menjadi salah satu gambaran tantangan pengamanan sistem dan infrastruktur digital yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan pemerintahan berbasis teknologi.
Di sisi lain, perkembangan infrastruktur digital juga menjadi pembahasan. Hingga Juni 2026, Diskominfo Kalsel mencatat capaian wilayah bebas blankspot sebesar 96 persen. Namun, data yang sama juga menyebutkan masih terdapat wilayah blankspot sebesar 6 persen sehingga angka tersebut perlu diklarifikasi lebih lanjut untuk memastikan konsistensi data capaian.
Melalui Rakorgis ini, hasil identifikasi kendala dan pemaparan kondisi digital daerah diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov Kalsel. Penguatan dukungan terhadap kebutuhan SDM dan anggaran Diskominfo menjadi salah satu masukan yang akan disampaikan kepada gubernur, seiring upaya meningkatkan kualitas komunikasi publik, keamanan siber, dan pemerataan infrastruktur digital.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menyelaraskan program antarperangkat daerah agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih terarah, transparan, dan tepercaya.
